Witra Apdhi Yohanitas

Mr. Witra Apdhi Yohanitas

Directorate of Political, Legal, Defense, and Security Policy, BRIN, Jakarta, Indonesia
+1
orcid
stay save

Research Focus & Metrics

Academic Career Length

58Years (1969-Present)

(Calculated once Scilit publication data is synced: current year − year of first publication + 1)

Representative Publications

View All Publications
YAYanti Andriyani
Yanti Andriyani
SUSuripto
Suripto
Witra Apdhi YohanitasWitra Apdhi Yohanitas
Witra Apdhi Yohanitas
RKRay Septianis Kartika
Ray Septianis Kartika
MAMarsono
Marsono

6 June 2018 in Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
Witra Apdhi YohanitasWitra Apdhi Yohanitas
Witra Apdhi Yohanitas
Penyelenggara pelayanan publik tentu tidak luput dari kritikan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dalam porsinya aktor dari target pemenuhan kepentingan oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat berhak menggunakan media pengaduan jika kineja pemerintah tidak sesuai dengan harapannya. Paradigma pengaduan saat ini telah bergeser menjadi sebuah kebutuhan bagi instansi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah membutuhkan strategi penanganan pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Tujuannya adalah sebagai informasi kebijakan proses pelaksanaan perbaikan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan. Dan bermanfaat dalam membuka wawasan bahwa pemerintah telah banyak berusaha untuk merubah paradigma layanan publik. Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data melalui praktik baik dan memperhatikan peraturan yang mengatur penyediaan informasi publik dan pengaduan serta observasi terhadap sistem penanganan pengaduan.Melalui observasi terhadap kota Bekasi sebagai praktik baik, dapat dilihat bahwa kebijakan penanganan pengaduan sudah diatur oleh pemerintah mengatur tentang pengaduan ini serta manfaatnya bagi instansi pemerintah. Model penyelenggaraan juga beragam seperti menyebar tim pengelola di setiap unit ataupun membentuk unit tersendiri. Pada prakteknya penyelenggara pelayanan menggunakan fasilitas pengaduan yang beragam seperti penggunaan kotak saran, call center, SMS Center, website, Sistem aplikasi pengaduan dengan internet. Kesimpulannya strategi penanganan pengaduan ini dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Sebagai langkah awal dapat menetapkan sebuah kebijakan terkait penanganan pengaduan melalui sebuah peraturan. Selanjutnya, menentukan model penanganannya sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, menentukan fasilitas atau sarana aduan yang bisa digunakan.

5 July 2023 in Lex localis - Journal of Local Self-Government
Verified
Journal Article
Closed access
Witra Apdhi YohanitasWitra Apdhi Yohanitas
Witra Apdhi Yohanitas
ARArif Ramadhan
Arif Ramadhan
MPMuhammad Akbar Pribadi
Muhammad Akbar Pribadi
NFNovi Savarianti Fahrani
Novi Savarianti Fahrani
RSRobby Firman Syah
Robby Firman Syah
MAMarsono
Marsono
The problem of regional innovation is the absence of data inventory, processes, lesson learning, well-integrated regional innovation management, and supporting infrastructure for activities, namely the Knowledge Management System container. Knowledge Management System is a tool, technique, and strategy used to maintain, analyze, organize, develop, and share business expertise. The purpose of this study is the availability of lesson learned knowledge management system governance in government agencies as a comparison, an integrated KMS model can support the sustainability of regional innovation in Tangerang Regency, and an integrated and sustainable KMS prototype of regional innovation. Research methods are carried out qualitatively with literature studies, comparative studies of research objects, and applied model tests in Tangerang Regency. Data collection techniques use literature review, observation, expert judgment, and in-depth interviews to test the KMS model for Regional Innovation. The expected result is the availability of an innovation knowledge management system model for local governments which can then be developed into a knowledge management system for regional innovation.

20 May 2022 in KnE Social Sciences
Verified
Journal Article
Closed access
PDF file
MMMarsono Marsono
Marsono Marsono
Witra Apdhi YohanitasWitra Apdhi Yohanitas
Witra Apdhi Yohanitas
FMFerdinand Manorsa
Ferdinand Manorsa
NFNurhuda Firmasyah
Nurhuda Firmasyah
FAFahri Ardiansyah
Fahri Ardiansyah
In the era of digital technology, it is easy to find information in order to develop ASN self-competence. Classical training and learning have begun to shift towards digital forms to meet the demands of the COVID-19 pandemic. However, digital learning will make government agencies compete to create their own systems but may cause inefficiencies. The integration of a learning management system is important to implement. In 2021, LAN developed a learning management system that can facilitate and integrate existing systems. This system is an innovative new LAN method to develop ASN competence in a digital learning platform called Multitenance ASN Unggul. This research aimed to examine how to realize and manage this Multi-tenance ASN Unggul platform, and the progress of its system development. Qualitative methods were used. It was found that this platform can facilitate ASN learning through micro-learning; it allows training institutions to create and integrate learning management systems; and it facilitates access for ASN because it is equipped with single sign on (SSO) technology. In conclusion, several challenges remain in the implementation of this innovation, such as that there are already so many diverse LMS systems, there is still a silo effect from government training institutions, there is a misperception of the concept of integration in ASN, and there are concerns about attribution in training implementation. For this reason, it is necessary to carry out further socialization in government training institutions. This system will increase the effectiveness and efficiency of the ASN competency development process in the future. Keywords: training and learning, Multitenance ASN Unggul, LAN innovation, competence development

7 September 2017 in Jurnal Borneo Administrator
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
Witra Apdhi YohanitasWitra Apdhi Yohanitas
Witra Apdhi Yohanitas
Theoptimum performance of public services is essential in order to improve the competitiveness of the region and to realize good governance. The success of the development is determined by the implementation of the appropriate andthe right policies. Realizing the competitive climate as the embodiment of a conception of innovation is an integral part to the progress of a region. Therefore, the development ofinnovation’sculture as one aspect of a bureaucratic culture that is essential for the success of bureaucratic reform. The success of Surakarta in fostering innovation is the main attraction, despite the change of leadership. Innovative programs keep continuinglike surakarta public health care, child incentive cards, residence digital archive, One hour ID card service, and others. Cooperation with stakeholdersand the public create an innovative program that became the flagship and pride of the city government of Surakarta. Program planning and budgettingare supporting factor in the sustainability of public service improvement programs.Keyword:public service, innovation, Surakarta, innovative programs, good governanceKinerja optimal pelayanan publik sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keberhasilan dari pembangunan ditentukan oleh implementasi kebijakan yang benar dan sesuai. Mewujudkan iklim kompetitif sebagai pengejawantahan sebuah konsepsi inovasi merupakan bagian tidak terpisahkan bagi kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu pengembangan budaya inovasi menjadi salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi.Keberhasilan Kota Surakarta dalam mengembangkan inovasi menjadi daya tarik, meskipun sudah berganti kepemimpinan. Program inovatif terus bergulir seperti pemeliharaan kesehatan masyarakat surakarta, kartu insentif anak, digital arsip kependudukan,pelayanan KTP satu jam, dan yang lainnya. Adanya kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat membuat program inovatif tersebut menjadi menjadi unggulan dan kebanggaan pemerintah kota Surakarta. Perencanaan program serta anggaran merupakan faktor pendukung dalam keberlangsungan program perbaikan pelayanan publik.Kata Kunci:pelayanan publik, inovasi, Kota Surakarta, good governance

12 February 2024 in Jurnal Transportasi Multimoda
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
TATania Andari
Tania Andari
Witra Apdhi YohanitasWitra Apdhi Yohanitas
Witra Apdhi Yohanitas
MPMuhammad Akbar Pribadi
Muhammad Akbar Pribadi
ASArdy Firman Syah
Ardy Firman Syah
IPImam Radianto Anwar Setia Putra
Imam Radianto Anwar Setia Putra
NPNicco Plamonia
Nicco Plamonia
Suatu wilayah pedesaan yang memiliki jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang baik maka pelayanan angkutan orang maupun pelayanan pengiriman barang antar daerahnya akan lebih cepat dan waktu perjalanan lebih efektif. Penelitiain ini dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan jasa angkutan pedesaan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan menganalisis isu permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini dilakukan survei pada empat trayek angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Pringsewu, untuk mendapatkan data faktor beban, kecepatan kendaraan, waktu tunggu, waktu perjalanan, frekuensi/jam, dan jumlah kendaraan yang beroperasi dari tiap trayek. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya data dievaluasi dan diberikan penilaian berdasarkan kesesuaian indikator dari standar penilaian dari standar pelayanan minimal angkutan umum dari Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan. Setelah melakukan evaluasi, hasil analisis menunjukkan pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Pringsewu pada empat trayek, rata-rata faktor muat yang dimilikinya di bawah nilai angka ideal 70% yakni dengan rata-rata 40-50% yang masuk dalam kategori buruk. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yakni tingkat rendahnya load factor dan headway. Untuk mengatasi masalah ini pihak terkait dapat menambah headway, meningkatkan kecepatan waktu perjalanan, dan mengurangi frekuensi perjalanan dengan membandingkan perilaku penumpang pada tiap trayek yang ada. Hal ini dibutuhkan agar pola perjalanan masyarakat diketahui.