With the passage of the Law on the Crime of Sexual Violence, known as the TPKS Law on April 12, 2022, it is considered capable of protecting the rights of victims of sexual harassment. The purpose and benefits of this research are to find out how criminal law views catcalling cases in Indonesia and to find out whether the existing regulations are sufficient to ensnare the perpetrators and achieve justice for the victims. The method used in writing this scientific paper is a normative study that focuses on positive legal norms governing sexual violence. The results of this study indicate that acts of verbal sexual harassment or known as catcalling are a form of decency crime that has the potential to become the beginning of sexual crimes such as rape and even human trafficking. In the Criminal Code (KUHP) catcalling is associated with immoral acts and obscenity. And clearly violates the laws and regulations Article 8 in conjunction with Article 34 and Article 9 in conjunction with Article 35 of Law no. 44/2008 concerning Pornography, and Article 5 of Law no. 12/2022 concerning Crimes of Sexual Violence. So that the conclusion is that this act has the potential to become a crime that has fulfilled the elements of a crime. The impact caused by this action includes the impact on the victim's psychological disorder, which leads to psychiatric disorders. So to prevent this action, special attention is needed both morally and legally to create legal certainty and justice for victims.Keywords: Catcalling, Crime, Immoral Acts
3 September 2023 in I-Com: Indonesian Community Journal
Tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas Benteng selama ini membuat penulisan buku register rekam medis dan laporan bulanan (LB1) secara manual pada kertas, dan dimuat pada dokumen Microsoft Excel dan pengiriman laporan bulanan ke Dinas Kesehatan melalui email. Pembuatan LB1 dengan sistem manual membuat pekerjaan tenaga kesehatan membutuhkan waktu yang lama. Tim PKM menganalisis situasi mitra memerlukan teknologi dengan mengembangkan sistem informasi Kesehatan (Siketan) berbasis teknologi digital untuk meningkatkan keakuratan laporan bulanan angka penyakit di Puskesmas benteng. Tujuan dari Tim PKM adalah memberikan sosialiasasi terkait Sistem Informasi Kesehatan (Siketan) dan melakukan demonstrasi penggunaan sistem informasi Kesehatan kepada tenaga medis Puskesmas Benteng. Metode yang digunakan dalam PKM adalah dengan cara persentase dan demontrasi Siketan kepada seluruh peserta yang merupkan tenaga medis Puskesmas Benteng. Pemberian Siketan terhadap UPT Puskesmas Benteng di sambut baik dengan harapan agar kedepan mampu memberikan kemudahan pada tenaga Kesehatan UPT Puskesmas Benteng dalam Menyusun Laporan bulanan (LB1).
10 November 2022 in EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi impelementasi kebijakan MBKM di Indonesia. Pendekatan evaluasi dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitataif. Pastisipan dalam penelitian ini adalah seluruh stakeholder yang mengelola kegiatan MBKM yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor Bagian akademik, Direktorat Akademik yang berperan aktif dalam mengelola program MBKM di pada empat kampus di Indonesia yaitu Pekanbaru, Bandung, Pontianak, dan Makasar. Teknik pengumpulan data dalam kajian evaluasi ini adalah observasi dan wawancara mendalam untuk mendapatkan data tentang impelementasi kebijakan program MBKM yang ada di Indonesia. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan Creswell (2014): preparing and defining data, reading the data as a whole, encoding data, defining themes and creating descriptions, linking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program MBKM yang diterapkan pada beberapa kampus di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya koordinasi antara pimpinan tertinggi di Kampus sampai dengan ketua prodi pada masing-masing jurusan. Hal yang paling sulit dirasakan oleh kampus adalah sulitnya mengkonversi kegiatan di luar kampus dengan mata kuliah yang disajikan dalam kurikulum yang dirancang oleh oleh universitas.
6 September 2024 in Journal of Law, Politic and Humanities
The concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) is a new concept that was born in the RKUHP, where Judges are given the authority to forgive perpetrators of criminal acts even if they are proven guilty. The aim of this research is to find out how the concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) is used in criminal traffic accidents. The main problem in this research is how to apply the Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) concept in traffic accident criminal cases and what are the weaknesses of the Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) concept in the perspective of Indonesian criminal law. The research method used is normative juridical with techniques for searching legal materials by means of library studies, documentation studies and the internet. From the results of this research, it can be concluded that the concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) can be applied to traffic accident cases if it meets the requirements based on the provisions of RKUHP Article 54 paragraph (2) "The severity of the act, the personal condition of the perpetrator, or the circumstances at the time the crime was committed and the what happens later can be used as a basis for consideration for not imposing a crime or not imposing humanitarian action." Not opposing the sense of justice for victims and not opposing the norms that exist in society. The concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) is in line with the theory of Restorative Justice, which was used in the decision of the M. Rasyid Amrullah Rajasa case. The Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) concept has a weakness, namely that it can give rise to new problems, especially if the Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) concept is implemented in criminal case decisions, namely that there are no types of decisions that are not in accordance with the substance of this principle. It can be concluded that none of the types of decisions regulated in the Criminal Procedure Code are in accordance with the concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness).
Abstrak: Kekerasan seksual merupakan salah satu isu yang marak tejadi dikehidupan masyarakat. Kebudayaan patriartki yang biasa dianut oleh masyarakat Indonesia mengakibatkan kekerasan seksual sering kali menyasarkan wanita dan anak-anak sebagai korban dari kejahatannya. Terbaru dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang guru terhadap 13 santriwatinya menuai berbagai polemic di masyarakat. Keputusan hukuman mati sebagai resolusi bijak yang diambil oleh pengadilan menjadi pro dan kontra. Sebagian diantaranya merasa putusan tersebut sangatlah pantas atas apa yang sudah diperbuat dan dilakukannya. Namun dalam sisi lain, banyak orang yang menganggap pemberian putusan mati sebagai bentuk kemunduran akan penegakkan hukum dan mencoreng hak hidup sebagai hak dasar dari eksistensi Hak Asasi Manusia. Keberadaan putusan mati dan pandangan HAM didalamnya menjadi permasalahan Panjang di Indoensia, hal tersebut karena Indonesia sebagai negara yang mengakui keberadaan nilai-nilai HAM, ironisnya juga menetapkan putusan mati sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang merupaka bentuk dari kejahatan HAM berat itu sendiri Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, sosiologis
2 March 2025 in I-Com: Indonesian Community Journal
Penerapan Sistem Keuangan Desa berperan penting untuk memudahkan pelaporan keuangan serta mampu menciptakan pengelolaan alokasi dana desa yang transparansi dan akuntabel demi terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang Good Governance. Adapun fenomena-fenomena yang dihadapi oleh mitra Desa Pulau Gadang yang pertama adalah kurangnya skill (Pengetahuan) Aparat Desa terkait Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Peraturan Desa, yang kedua mereka membutuhkan pengetahuan dan pendampingan secara berkelanjutan terkait dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun Metode yang dilakukan dalam rangka penyuluhan dan sosialisi yang pertama melalui tahapan pra-survey, lalu tahapan persiapan, tahapan sosialisasi dan terakhir tahapan evaluasi. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra kami Tim PKM telah memberikan pengetahuan mengenai Transparansi Pengelolan Keuangan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan pengelolaan keuangan dari sektor pariwisata di wilayah Desa Pulau Gadang. Keberadaan terkait sistem informasi transparansi (Simdes) di harapkan kedepan mampu memudahkan pekerjaan staff keuangan Desa dalam membuat catatan dan pembukuan tahunan di Desa Pulau Gadang.