Indonesia is facing household-level double burden malnutrition. This study aimed at examining (1) household-level double burden for the mother-child and father-child pairs; (2) risk of adiposity of double burden households; and (3) associated dietary factors. Subjects were 5th and 6th grade elementary school children (n = 242), their mothers (n = 242), and their fathers (n = 225) in five communities (1 = urban, 4 = rural) in the Bandung District. Questionnaires on socioeconomic factors, blood hemoglobin measurements, and anthropometric measurements were administered. For adults, body fat percentage (BF%) was estimated by bioelectrical impedance (BF%-BI) and by converting skinfold thickness (ST) data using Durnin and Womersley’s (1974) formula (BF%-ST). Food frequency questionnaires were also completed. Double burden was defined as coexistence of maternal or paternal overweight (Body mass index (BMI) ≥ 23) and child stunting (height-for-age z-score <−2) within households. Maternal-child double burden occurred in 30.6% of total households, whereas paternal-child double burden was only in 8.4%. Mothers from double burden households showed high adiposity; 87.3% with BF%-BI and 66.2% with BF%-ST had BF% >35%, and 60.6% had waists >80 cm. The major dietary patterns identified were “Modern” and “High-animal products”. After controlling for confounding factors, children in the highest quartile of the “High-animal products” dietary pattern had a lower risk of maternal-child double burden (Adjusted OR: 0.46, 95% CI: 0.21–1.04) than those in the lowest quartile. Given that the “High-animal products” dietary pattern was associated with the decreased risk of maternal-child double burden through a strong negative correlation with child stunting, improving child stunting through adequate intake of animal products is critical to solve the problem of maternal-child double burden in Indonesia.

Adanya praktik pertanian perkotaan yang bersifat komersial menunjukkan adanya fenomena komersialisasi yang melibatkan pelaku produsen sebagai penghasil output yang dikomodifikasi dalam skala global dan lokal. Dalam penelitian sebelumnya, pertanian perkotaan sering diidentifikasikan sebagai gerakan alternatif untuk memperkuat ketahanan pangan yang dilakukan oleh pelaku produsen dalam unit rumah tangga. Namun dalam perkembangannya saat ini, pelaku produsen pertanian perkotaan berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, terutama mereka yang melakukan praktik pertanian perkotaan berskala komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks komersialisasi rumah tangga petani sekaligus mendeskripsikan fenomena komersialisasi pertanian perkotaan yang dikendalikan oleh kekuatan ekonomi-politik dalam skala global dan lokal berdasarkan perspektif ekologi politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran dengan desain eksplanatori. Proses pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner indeks komersialisasi pertanian perkotaan, sedangkan pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks komersialisasi rumah tangga petani perkotaan sebesar 94,71%. Artinya sebagian besar hasil panen petani berorientasi untuk dijual kepada pelaku pasar. Proses komersialisasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerapan instrumen regulasi teknis dan standar pangan yang memiliki esensi untuk menjamin keamanan pangan dan stabilitas lingkungan. Namun, petani semakin terjerat dalam mekanisme kemitraan dengan perusahaan pertanian. Konsekuensi sosialnya adalah petani kehilangan otoritas dalam mengelola metode produksi, menentukan jenis input, dan kehilangan kekuatan dalam menentukan harga jual.