Technological developments have facilitated the occurrence of online gender-based violence (KBGO) in almost all parts of the world. This article aims to analyze KBGO as one of the shadowy pandemic phenomena that occurred during the pandemic in Indonesia. With a qualitative method, this research uses reports from the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) as a reference. The study results show that KBGO against women has seriously increased in Indonesia. The challenge for mitigating the pandemic shadow is the lack of gender-based health services. Long-term studies of KBGO, including the implications for direct violence, are needed.
Pada arena pemilihan langsung, pegawai negeri sipil (PNS) selalu dianggap sebagai mesin politik yang memiliki peluang untuk mengumpulkan suara. Bourdieu memandang kekerasan simbolik terjadi secara laten, kekuasaan selalu membangun birokrasi dalam struktur hirarkis sehingga dalam pemilihan langsung PNS selalu dalam kondisi dilematis. Relasi politik, relasi sosial, relasi kultural PNS merupakan tiga aspek yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif. Bahan kepustakaan sebagai sumber data. Data dikumpulkan penelusuran literatur, jurnal buku, dokumen atau sumber data yang terkait dengan penelitian. Validasi data melalui pemeriksaan anggota atau memeriksa temuan menggunakan interpretasi secara tertulis dari akademisi bidang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reproduksi konjungtur terjadi secara berkelanjutan, keterlibatan PNS dalam pemilu dari orde lama hingga saat ini, di tengah pandemi harus dilihat dengan meta perspektif. Kekerasan simbolik terhadap PNS dapat ditekan dengan pencabutan hak suara. Tindakan ini diikuti dengan sanksi tegas pada sebelum dan sesudah pemilu.
17 December 2020 in Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi komunitas literasi Lontar dalam mengenalkan budaya literasi kepada masyarakat secara luas di wilayah Nusa Tenggara Barat. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder berasal jurnal, artikel, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan menentukan bagian dan hubungan antar bagian data. Validitas data diukur dengan triangulasi dan external audit. Hasil penelitian menunjukkan Komunitas Lontar menjalankan perannya dengan melakukan pembinaan intensif semenjak 2017 pada Taman Baca Masyarakat di dua Kabupaten yang menjadi destinasi wisata, seperti TBM Rinjani di wilayah lereng rinjani, dan Perpustakaan Adat Bayan untuk Desa Adat Bayan Kabupaten Lombok Utara. Dalam perjalanannya, Komunitas melakukan kerjasama timbal balik dengan semua pihak yang memiliki misi memajukan pendidikan. Sedangkan untuk strategi penyebaran budaya literasi, Komunitas Lontar memanfaatkan ruang publik sebagai tempat melapak buku, diskusi ilmiah dan penulisan di dalam ruang kelas, serta menggunakan media sosial untuk kampanye literasi.
This study analyzes the implementation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) policy in Indonesia using Merilee S. Grindle's analytical framework that distinguishes between policy content and implementation context. Through a systematic literature review methodology, this research examines 8 international studies on community-based enterprises and compares them with Indonesian BUMDes practices. Similar practices in Finnish fishing cooperatives, Mexican community forest enterprises, Chinese rural development and Lao government-business partnerships provide valuable insights. The research shows that Grindle's framework offers a comprehensive analytical tool to understand the complexity of BUMDes implementation, emphasizing the critical role of the implementation context involving local political dynamics and community participation. Key findings indicate that successful community-based enterprises require strong institutional capacity, active community engagement, government support, and effective governance mechanisms. The study concludes that strengthening the implementation context, particularly institutional aspects and community participation, should be prioritized for effective BUMDes development in Indonesia.