PET bottle waste is easy to recycle because it is easy to separate, abundant, and competitively priced. Technologies for the treatment of PET bottle waste have been evaluated to date by using life cycle assessment (LCA), but this does not take into account all of the aspects that policymakers consider necessary when selecting an acceptable technology. Aspects such as society, economics, policies, and technical applicability need to be considered along with the environment and resource consumption to complement the LCA results for PET bottle waste. These aspects were selected as criteria for the analytical hierarchy process (AHP), and stakeholders were invited to make a comparison evaluation of the criteria and sub-criteria. Academics were involved to compare the technology options. The results show that society is the highest priority because it is the main actor that ensures the application of the technology, and that job creation is the most important indicator for the selection of the technology in society criteria. After comparing open landfills, sanitary landfills, incineration with energy recovery, pelletizing, glycolysis, and hydrolysis for the utilization of PET bottle waste, this study suggests pelletizing as the acceptable technology for Indonesia because pelletizing is dominant in all the criteria and sub-criteria which support sustainability in waste management. This is the first time that a single plastic fraction that is easy to collect and recycle has been studied with the AHP. The results show that this type of plastic could also be reused in developing countries through mechanical recycling.

Bureaucratic reform has become the Indonesian government's strategic agenda to create better, more adaptive and responsive governance. In the context of bureaucratic modernization, the Weberian bureaucratic model which emphasizes hierarchy, professionalism and standard rules is seen as less effective in dealing with global dynamics and local complexity. Therefore, thematic bureaucratic reforms have emerged that focus on improving the quality of public services, infrastructure development, and accelerating community welfare. This research examines the impact of implementing thematic bureaucratic reform on accelerating development at the local level, especially in three main aspects: public services, infrastructure development, and improving the quality of life of the community. It is hoped that thematic bureaucratic reform can build a bureaucracy that is responsive, fast and adaptive, in accordance with the directions of the President of Indonesia. Although the concept of thematic bureaucratic reform is promising, its implementation still faces challenges at the regional level. Many local governments view these reforms as an additional burden, with little understanding of their implementation. Therefore, further efforts are needed in the form of outreach, assistance and technical training for local governments, so that the Thematic RB can be implemented more effectively and sustainably.

Roles of Actors in Palm Oil Value Chain: a Paradox

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri, sehingga potensi yang ada di wilayahnya merupakan hak bagi pemerintahan desa dan masyarakat. Potensi yang ada di desa salah satunya dapat dimanfaatkan menjadi desa wisata. Akan tetapi, tidak semua desa dapat dijadikan desa wisata, terdapat 3 karakteristik yang harus ada di desa sebelum desa tersebut dijadikan desa wisata yaitu something to see, something to do, something to buy. Untuk mengembangkan desa wisata diperlukan adanya pemberdayaan desa wisata yang melibatkan masyarakat dan pemerintahan desa. Salah satu bentuk pemberdayaan desa wisata dapat melalui kemas ulang informasi, kemas ulang informasi bertujuan untuk mem-branding potensi wisata yang ada di desa. Desa Pandansari dan Desa Banjarejo merupakan desa yang memiliki peluang untuk dijadikan sebagai desa wisata. Hal ini karena potensi sumber daya alam dan potensi budaya yang dimiliki kedua desa tersebut berpotensi untuk dijadikan sebagai desa wisata. Akan tetapi, Desa Pandansari memiliki keterbatasan untuk memanfaatkan teknologi membuat orang-orang di desa tersebut kesulitan menentukan metode pemasaran yang efektif untuk produk mereka. Untuk itulah pemberdayaan desa wisata melalui kemas ulang informasi potensi desa menjadi langkah solusional. Metode yang digunakan yaitu Desk and dept interview, penyampaian prinsip dan konsep kemas ulang informasi, fasilitasi dan coaching, dan evaluasi. Hasil dari pengabdian tersebut adalah berupa diagram fishbone yang menghasilkan pemetaan permasalahan berdasarkan sebab-akibat sebagai dasar program penguatan profil desa dan pemetaan potensi desa. Selain itu, terdapat juga kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pembuatan konten profil desa.