Penataan sistem merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Negara sebagai tertib hukum harus melakukan penyempurnaan dalam sistem hukumnya. Substansi hukum sebagai salah satu subsistem hukum memiliki berbagai permasalahan sehingga harus segera diperbaiki. Dalam tata hierarki Peraturan Perundang-Undangan, setiap aturan yang dibuat harus berkesinambungan dan tidak boleh saling bertentangan. Pembentukannya pun harus didasarkan pada kebutuhan serta mendengarkan aspirasi masyarakat. Aturan hukum yang dibentuk dengan baik akan menciptakan kepastian hukum yang baik. Pada akhirnya hukum yang dibuat bertujuan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penyempurnaan yang harus dilakukan didalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan keberadaan Ketetapan MPR dan kedudukan Pancasila. Selain itu penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi prospek agar hak konstitusionalitas warga negara dijamin sepenuhnya tanpa harus menunggu diberlakukannya suatu Undang-Undang. Serta diperlukannya lembaga yang mengawasi pembentukan peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penataan hukum dan pengawasan pembentukannya diharapkan dapat memperkuat sistem hukum Indonesia.

Dinamika ketatanegaraan yang terjadi saat ini menempatkan Hak Konstitusional harus terlanggar terlebih dahulu ketika disahkannya suatu Rancangan Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tidak dapat melakukan apa-apa dalam proses legislasi karena bukan kewenangannya. Meskipun begitu, Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal yang diperkuat dengan analisis data normatif. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Banyaknya jumlah pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi menjadi penegasan besarnya harapan masyarakat. Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dirasa terbatas dalam melakukan pengujian Konstitusional. Hal ini dikarenakan penafsiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam melakukan pengujian Konstitusional hanya sebatas pengujian Undang-Undang. Sejatinya penafsiran pengujian Konstitusional juga mencakup kewenangan pengujian Rancangan Undang-Undang dan Constitutional Question yang saat ini belum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi urgensi untuk dapat melindungi Hak Konstitusional warga negara secara maksimal.

Indonesian State of Law is an Aspired Concept

Pembangunan hukum terus dilakukan untuk menyempurnakan sistem yang sudah ada. Dari masa prakemerdekaan hingga saat ini terus dilakukan pembangunan hukum tersebut. Namun disetiap masa selalu terdapat permasalahan yang harus diselesaikan. Selain itu, permasalahan yang timbul tersebut seringkali menyisakan karakter yang tidak baik dalam pembangunan hukum dimasa selanjutnya. Salah satu contohnya adalah hukum dibentuk hanya untuk melanggengkan kekuasaan politik dan untuk dapat memberikan keuntungan kepada individu/kelompok tertentu saja. Sejatinya masyarakat menginginkan hukum bersifat responsif dan melindungi diri pribadinya. Diperlukan penataan yang sungguh-sungguh demi menciptakan hal tersebut. Penataan dan perbaikan ini meliputi ketiga sub sistem hukum yang ada. Pembentukan hukum tidak hanya untuk beberapa individu atau golongan saja. Kemudian penegakkan hukum harus dilakukan dengan mengakui setiap orang memiliki kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Dan menciptakan budaya hukum masyarakat yang baik. Sehingga pada akhirnya tertib hukum akan terlaksana dan akan memberikan keadilan serta kemanfaatan yang luas

Indigenous peoples’ constitutional rights are still not being protected in both the normative and empirical fields. This is the outcome of legislation and government policies being implemented in disregard of the Constitutional Court’s decision. The aim of this study is to determine the protection of indigenous peoples’ rights after the Constitutional Court decision and to provide the basis for the formation of the Law on Indigenous Peoples. This study uses normative legal methods with secondary data obtained from a literature review. The study’s findings indicate that the problem with fulfilling Indigenous Peoples’ constitutional rights stems from the fact that the Constitutional Court’s decision lacks executorial power making the final result highly dependent on the DPR as the legislator and the government as the policy implementer. Therefore, the Constitutional Court requires more authority in the form of Judicial Preview in order to effectively preserve the people’s constitutional rights. Aside from that, to protect Indigenous Peoples’ constitutional rights, a Law on Indigenous Peoples that regulates their rights must be enacted.

The Constitutional Court is a state institution that has the authority to reviewing laws against the Constitution (Judicial Review). Several times in issuing its decisions, the Constitutional Court has acted as a Positive Legislator. The potential for a legal vacuum as the implication of revoking a law is large. and also the slow formation of laws by the legislative body (DPR) and the lack of quality of regulations. The current law making does not pay attention to legal ideals based on Pancasila so that the resulting legal products lose their meaning. This has resulted in many people whose constitutional rights have been violated. The state should be present to give full constitutional rights to its citizens. The Constitutional Court needs an additional authority to maintain the supremacy of the constitution. additional authority as a preventive mechanism is Judicial Preview. The French state places Judicial Preview as an authority of the Constitutional Council. Austria and Germany apply Judicial Preview as a preventive measure for losses that can occur if the Draft Law is passed. A renewal of the Constitutional Law to perfect existing ones makes the prospect of Judicial Preview in Indonesia an Urgency for immediate implementation. Keywords: Constitutional Court, Authority, Judicial Preview Abstrak Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review). Dalam mengeluarkan putusannya Mahkamah Konstitusi beberapa kali bertindak sebagai Positif Legislator. Potensi terjadinya kekosongan hukum sebagai implikasi dicabutnya suatu Undang-Undang sangatlah besar. Ditambah dengan lambatnya pembentukan Undang-Undang oleh lembaga legislatif (DPR) serta kualitas peraturan yang kurang. Pembuatan Undang-Undang saat ini tidak memperhatikan cita hukum yang berakar pada Pancasila sehingga produk hukum yang dihasilkan kehilangan maknanya. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang dilanggar hak konstitusionalnya. Negara seharusnya hadir untuk memberikan hak konstitusional secara penuh kepada warga negaranya. Untuk mencegah hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi membutuhkan suatu kewenangan tambahan untuk menjaga tegaknya supremasi konstitusi. Kewenangan tambahan sebagai mekanisme preventif tersebut berupa Pengujian Rancangan Undang-Undang (Judicial Preview). Perancis menempatkan Judicial Preview sebagai kewenangan dari Constitutional Council. Austria dan Jerman juga memberlakukannya sebagai tindakan pencegahan. Pembangunan Hukum Konstitusi untuk menyempurnakan yang sudah ada menjadikan prospek Pengujian Rancangan Undang-Undang di Indonesia menjadi urgensi untuk segera diterapkan.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Judicial Preview