Mewujudkan kemandirian desa merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional dan diperlukan potensi desa, potensi sosial masyarakat, dan potensi sumber daya alam yang merupakan pelaku sekaligus objek dalam pembangunan. Selain itu, dalam mewujudkan kemandirian diperlukan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akan tetapi, kenyataan saat ini memperlihatkan bahwa banyak desa yang tidak tahu cara mendirikan dan mengoptimalkan BUMDes itu sendiri. Tantangan yang sering muncul terkait dengan pengelolaan BUMDes, yaitu 1) kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengelola BUMDes, 2) pemerintah tidak optimal dalam memberdayakan masyarakat dalam pengembangan BUMDes, dan 3) pengelolaan dan manajemen BUMDes tidak berjalan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, BUMDes merupakan badan usaha yang mayoritas dananya berasal dari desa dengan penyertaan langsung. Tujuan dari optimalisasi BUMDes yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pemberdayaan desa dengan usaha-usaha produktif yang dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian dan penguatan ekonomi masyarakat desa. Secara khusus, optimalisasi BUMDes dengan pemanfaatan fasilitas digital akan mendorong agrowisata dan agrobisnis secara bersamaan.

This investigation delineates the multi-faceted determinants integral to the evolution of agrotourism within rural domains, concentrating on the province of Jambi as a case study. This scholarly inquiry engaged with four representative villages, utilizing primary data procured through focus group discussions (FGDs) and comprehensive interviews with various stakeholders. These encompass village administration, village-owned enterprises (BUMDes), youth organizations, the regional body for planning and development, the tourism office, community figureheads, village facilitators, commercial operators, and local community delegates. The analytical methodology incorporated the transcription of FGDs and comprehensive interviews, data distillation, analytical interpretation, and triangulation. The NVivo 11 Plus suite facilitated this qualitative data analysis. The investigation discerned six cardinal determinants that substantively influence the trajectory of agrotourism development within rural areas. These include the potential of nature tourism, the accessibility, and caliber of agro-products, the adequacy of infrastructure, the involvement and roles of community and institutional bodies, technological innovation, and the safeguarding of local cultural heritage. This scholarly inquiry underscores the necessity of a collaborative approach in formulating and implementing policies. This approach, which calls for the inclusion of diverse stakeholders, is aimed at bolstering the sustainable development of agrotourism.

Counterproductive work behavior is a common phenomenon that is a problem in human resources. Such work behavior can be considered through situational and individual factors. The workplace environment situation that contains political activity and individual ability who have emotional intelligence can determine work behavior. This study examines the influence of perceived organizational politics on counterproductive work behavior and examines the role of moderation on that effect. The test was carried out using data of 200 employee respondents who worked at companies in the Batam industrial area. Results of the study using hierarchical regression analysis show that perceived organizational politics have a positive and significant effect on counterproductive work behavior. Furthermore, emotional intelligence can mitigate counterproductive work behavior caused by organizational political situations. This research provides practical benefits in overcoming the problem of counterproductive work behavior

Artikel ini membahas tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (tridharma) terkait strategi penguatan kelembagaan dalam pengembangan pariwisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut. Metode pengumpulan data meliputi studi pustaka, wawancara, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal (SWOT) dalam model pengembangan atraksi wisata untuk mendukung pariwisata Danau Tangkas, perhatian difokuskan pada sistem regulasi dan pengawasan terintegrasi, perbaikan infrastruktur, penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, serta pemasaran dan promosi pariwisata. Penguatan kelembagaan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan melibatkan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan fasilitas wisata dan menambah fasilitas baru, sehingga meningkatkan daya tarik bagi wisatawan dan berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat desa tentang potensi Desa Wisata Danau Tangkas diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi wisata tersebut.

Panorama wisata yang indah, suasana sejuk, dan nyaman menjadikan kawasan Desa Renah Alai sebagai tujuan agrowisata yang menarik untuk dikunjungi. Mayoritas masyarakat menyebutnya sebagai Desa terindah di Jangkat. Potensi agrowisata dibidang pertanian yang besar digambarkan dari banyaknya budidaya pertanian pada sub sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan dan buah-buahan. Potensi agrowisata ini jika tidak atur dan dilestarikan dengan baik akan berdampak negatif seperti rusaknya lahan adat dan lingkungan yang ada karena pengelolaan lahan yang tidak teratur. Jika dibiarkan secara terus menerus maka akan merugikan masyarakat Desa Renah Alai secara keseluruhan. Dengan potensi wisata yang potensial maka diperlukan pengembangan agrowisata berbasis pemberdayaan masyarakat menggunakan arahan zonasi yang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun peraturan zonasi stuktur ruang dan pola ruang wisata untuk kawasan konservasi wisata yang jelas dengan menjaga kelestarian lingkungan. Kelesatarian wisata diharapkan dapat berkelanjutan sehingga kawasan situs cagar budaya dapat tetap terjaga dan lestari sebagai hutan adat pada kawasan tersebut. Untuk arahan zonasi umumnya dibagi menjadi 4 zona yaitu zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang. Dengan demikian arahan zonasi penting pada setiap kawasan agar seimbang. Dalam melindungi atau menjaga kebudayaan lokal dari kebudayaan luar dengan cara mendukung kelestarian budaya lokal dan menentukan wilayah konservasi sebagai strategi dalam mempertahankan kebudayaan lokal.