Business legality is a standard that must be fulfilled by business actors. Micro Small and Medium Enterprises (UMKM) entrepreneurs are required to fulfill these requirements in order to compete in the free market era. The demand is a problem because not a few business actors do not have business legality. Various obstacles were obtained such as the absence of funds to manage legality, the difficulty of correspondence, lack of knowledge and so on. In this paper, we will present the results of community service that have been carried out, namely the importance of business legality for UMKM. The purpose of this service is to foster sensitivity (awareness) and build a framework of thinking on the importance of business legality for UMKM in order to compete in the free market.
3 April 2019 in Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik
Kualitas pelayanan publik rawat inap pada RSUD Kota Subulussalam masih kurang baik dalam memperoleh pelayanan rumah sakit, yaitu masih kurangnya fasilitas, kurangnya informasi yang dapat diperoleh mengenai layanan rumah sakit dan proses pelayanan yang cenderung lambat.Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana kualitas pelayanan pada pasien rawat inap pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, 2) Bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien rawat inap pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, dengan tujuan penelitian: 1) untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan pada pasien rawat inap pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, 2) untuk mengetahui dan menganalisis cara meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien rawat inap pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Rawat Inap RSUD Kota Subulussalam tergolong pada kategori baik. Bukti fisik kebersihan ruangan cukup baik, kepercayaan terhadap pelayanan cukup baik, ketanggapan cukup baik, kompetensi tenaga kesehatan cukup baik, kesopanan cukup baik, kredibilitas cukup baik, keamanan cukup dan upaya tenaga kesehatan untuk memahami penyakit pasien juga cukup baik. Tetapi masih ada unsur pelayanan yang kurang baik, yaitu ketersediaan fasilitas yang kurang baik, kurang Imformasi dalam perhitungan biaya, serta komunikasi yang tidak bagus.Untuk meningkatkan pelayanan maka perlu dilakukan perbaikan terhadap fasilitas, memperbaiki prosedur perhitungan biaya pengobatan, menyediakan sumber informasi yang dapat memudahkan pasien untuk mengetahui jenis layanan yang terdapat pada rumah sakit. Disamping itu tenaga kesehatan perlu melakukan komunikasi dengan mengungkapkan bahasa yang tidak dimengerti oleh pasien atau keluarganya, serta menjalin komunikasi yang harmonis dengan pasien dan keluarganya. Disarankan rumah sakit perlu memperbaiki pelayanannya kepada pasien dengan menyediakan berbagai fasilitas fisik bagi pasien, serta secara jelas memberitahukan kepada pasien atau keluarganya mengenai segala jenis biaya secara rinci, dan sedapat mungkin memberitahukan lebih awal untuk jenis biaya yang sudah pasti. Tenaga kesehatan pada rumah sakit perlu mengupayakan agar semua istilah-istilah kesehatan dapat diungkapkan dengan bahasa Indonesia, sehingga tidak membingungkan pasien atau keluarganya.Tenaga kesehatan pada rumah sakit perlu lebih membuka diri untuk lebih dekat dengan pasien dan keluarganya, sehingga pelayanan pada rumah sakit menjadi lebih berkualitas.
The election of leadership in Islam is synonymous with choosing a leader of the faith. This condition gave rise to the practice of politicizing religion to gain popular support. The narrative of electing leaders of the same faith is a mounting issue. As a result, it creates a polarization of hatred based on differences in support, was the case in the Regional Head Election in North Sumatra Province, Indonesia. Consolidation of democracy at the local level led to polarization of hatred based on religious issues among voters when elections were held. This polarization of hatred based on religious issues can cause segregation and provoke social conflict. The study was conducted through a qualitative approach, a relevant literature search, in-depth interviews and focus group discussions. The research findings show the amplification of religious issues in the 2018 North Sumatra Regional Head Election, primarily through the intermediary role of religious leaders and elite political ‘shops’ who are closely synonymous with Islam. The background beliefs of different actors, and the strengthening the politicization of religion is one of the advantages of one of the actors. Moreover, religious leaders can mobilize support through religious activities that may cause serious polarization. Hate polarization may occur among supporters of each candidate due to the growing issue of religion, especially the issue of "religious blasphemy", which is associated with one of the candidate pairs. The role of Islamic community organizations and the movement of actors' closeness to Muslims, strengthen the polarization. It is vital to strengthen and embrace all by using religious figures to reduce the impact of conflict on regional head elections towards a happy and diverse community where respect and tolerance abound.
The purpose of this study was to determine the integrity of the PPDP in terms of aspects of honest behavior, commitment to vision and mission, acting wisely, being disciplined and responsible, and behaving nobly in acting towards voter data collection in the 2020 Medan mayoral and deputy mayoral elections in Medan Polonia subdistrict. In addition, it is also to find out the standard operating procedure that lies behind the integrity of the PPDP in collecting voter data for the 2020 Medan Mayor and Deputy Mayor elections in the Medan Polonia sub-district. The DPT problem started with the data collection process carried out by PPDP by visiting voters directly to match voter data. The research method used is qualitative-descriptive, while the data analysis technique consists of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results obtained were (1) the integrity of the Medan Polonia District PPDP as a whole could be questioned because there were PPDP elements who did not submit proof of voter registration to residents who had been recorded. PPDP elements also do not cross out voters who no longer meet the requirements and are not registered on the DPT.
The formulation of the problem in this study is How is the service quality of the Office of Investment and One Stop Integrated Services in Batu Bara Regency in managing permits to the community?. And What are the obstacles for the Batu Bara Regency Investment and One Stop Service Office in obtaining permits to the public? The method used in this study is a qualitative research, with data collection instruments are interviews, documentation, and observation. While the data analysis used descriptive analysis. The results showed that the quality of public services at the Investment and One Stop Service Office of Batu Bara Regency refers to the theory of Parasuraman, Zeithaml, and Berry (Parasuraman, 1988), namely: public services that are in poor or unsatisfactory. In terms of reliability, the Office of Investment and One Stop Integrated Services of Batu Bara Regency is not yet classified as good. In providing service, the time is quite long. The technical team is not in place because the technical team also holds other positions. However, the physical evidence (tangibles), reliability (reability), responsiveness (responsiveness), assurance (assurance) and empathy can be said to be good. The service barrier at the Investment and One Stop Service Office of Batu Bara Regency is technological failure. Not all permits can be accessed by the public. Like building permits. In practice, it has not been implemented optimally. And limited resources. This is because the technical team is not in place, and concurrently with other positions, and is in their respective offices.
15 October 2020 in Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)
Tata kelola logistik pemilu 2019 mulai dari perencanaan dan pelaksanaan menimbulkan problematika di masyarakat. Dalam perencanaan pada masa prapemilihan terdapat perbedaan aturan mengenai kotak suara yang digunakan didalam negeri dan diluar negeri. Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat keterlambatan distribusi logistik, kekurangan dan tertukarnya surat suara, dan masalah logistik lainnya. Akibatnya dilaksanakan pemilihan ulang dan pemilu susulan yang terjadi dibeberapa daerah merupakan maladministrasi pemilu yang mengindikasikan adanya malpraktik pemilu. Tulisan ini menyajikan data-data yang diperoleh oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019. Pada bagian pembahasan dipaparkan tentang peraturan KPU terkait logistik Pemilu Tahun 2019 dan Gambaran Umum Tata Kelola Logistik. Teori malpraktik pemilu dari beberapa ahli digunakan sebagai bahan pembanding dalam melakukan analisa data.