JHJurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta
Proyeksi penduduk provinsi di Indonesia tahun 2010–2035 memperlihatkan bahwa Sumatra Barat merupakan salah satu provinsi yang diperkirakan tidak akan atau tertunda mendapatkan bonus demogafi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penentu penyerapan tenaga kerja sektoral dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan demometrik. Hasil penelitian menunjukkan penyerapan tenaga kerja di Sumatra Barat dipengaruhi oleh variabel ekonomi (PDRB) dan variabel demografi (IPM). Implikasinya, peningkatan produktivitas dan kualitas SDM menjadi faktor penting dalam upaya meraih bonus demografi di Sumatra Barat.
1 January 2016 in International Journal of Green Economics
The aim of this paper is to investigate the conventional model of economic growth derived from the Solow model and, in addition, the green economic growth model adopted from Talberth and Bahora's model. Of the two models investigated, the Gap model represents the difference in value of the Gross Domestic Product (GDP) of conventional and green GDP. Solow's model was tested for inter-country panel data and established variable savings, population growth and technological influence on the formation of the value of GDP, while the green model for GDP consisted of the effect of variable Age Dependency Ratio (ADR), OPENNESS and Gross Fixed Capital Formation (GFCF) on the formation of a green GDP value. Regarding the results, it was ascertained that the value of GDP was conventional and that the green GDP had been affected by GFCF and EMPLOYMENT in the Gap model.
This study investigates the relationship between green trade, economic complexity, and green indicators in Asian countries using a Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) fixed effects model. This study uses panel data from 33 countries in the Asia region, focusing on the national level of each country from 2010 to 2023. The analysis explores how economic sophistication and environmental indicators influence the capacity of economies to engage in sustainable trade. The findings reveal that economic complexity significantly enhances green trade, underscoring the role of knowledge-intensive production structures in fostering environmentally friendly export performance. Among the green indicators, green economic opportunities demonstrate a positive and significant effect on green trade, which indicates that economies allocating greater financial resources to renewable energy and sustainable infrastructure are better positioned to expand their participation in eco-friendly markets. This signals strong trade readiness and market-driven incentives. Conversely, green innovation shows a negative and significant effect, indicating that innovation is not yet translating into export competitiveness, is still costly, and is in an early phase. Moreover, economic complexity and renewable energy show positive and significant effects, reflecting that higher complexity enables the adoption of green technologies, the embedding of sustainability in value chains, and the export of high-value green products. These results suggest that green economic opportunities and regional dynamics play a complementary role in shaping outcomes, with proximity to innovation hubs amplifying the capacity for sustainable trade. The study contributes to the literature by linking economic complexity with green trade in the Asian context, offering evidence-based recommendations to enhance sustainability-driven growth.
1 January 2016 in Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan perubahan konsumsi energi rumah tangga daerah perkotaan di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhinya tahun 2008 dan 2011 dengan memanfaatkan data hasil survei pengeluaran rumah tangga SUSENAS. Konsep energy ladder dan fuel stacking (multi-fuel) diaplikasikan untuk membuat model konsumsi energi rumah tangga. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsumsi energi (total), modern, dan tradisional rumah tangga perkotaan mengalami kenaikan pada periode tahun 2008 dan 2011. Koefisien elastisitas pendapatan terhadap konsumsi energi modern dan tradisional bernilai positif, yang berarti bahwa terjadi peningkatan konsumsi energi modern dan tradisional sejalan dengan peningkatan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor yang paling menentukan konsumsi energi rumah tangga di samping faktor non-ekonomi lainnya seperti luas lantai rumah dan jumlah anggota rumah tangga.
18 October 2022 in ADPEBI International Journal of Business and Social Science
The purpose of this study is to see the relationship between fiscal decentralization and unemployment in Indonesia, in this study uses panel data from 2017-2021. Where the results show that fiscal decentralization has a relationship with unemployment, but on the other hand, the level of civility and regional dependence to reduce unemployment has a negative impact, but the allocation of APBD funds is by existing regulations but still needs supervision from the central government and the area itself. Each region should seek to increase investment to reduce unemployment so that it can create jobs.
21 December 2020 in Jurnal Akuntansi dan Ekonomika
Paper ini bertujuan menganalisis kinerja dan kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Alat analis yang digunakan berupa rasio kinerja keuangan, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan metode kuadran. Hasil dari rasio kemadirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru termasuk kategori cukup mandiri, Kota Dumai termasuk kategori kurang mampu, dan untuk keseluruhan kabupaten masuk dalam kategori tidak mampu. Hasil metode kuadran menyatakan Siak, Pekanbaru dan Dumai pada kuadran I (kondisi ideal), Bengkalis, Rokan Hilir, Kep. Meranti berada pada kuadran III, dan yang berada pada kuadran IV adalah Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu. Hasil dari metode IKK menyatakan bahwa tidak ada daerah yang berada pada status kemampuan keuangan rendah, terdapat tujuh daerah berstatus tinggi.