Vishnu Juwono

Dr. Vishnu Juwono

orcid

Research Focus & Metrics

Academic Career Length

8Years (2019-Present)

(Calculated once Scilit publication data is synced: current year − year of first publication + 1)

Representative Publications

View All Publications
2 August 2022 in Management Review Quarterly
Verified
Journal Article
Closed access
PDF file
RKRetno Kusumastuti
Retno Kusumastuti
MSMesnan Silalahi
Mesnan Silalahi
MSMaxensius Tri Sambodo
Maxensius Tri Sambodo
VJVishnu Juwono
Vishnu Juwono


29 September 2021 in JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
ABAndhi Bahtiar
Andhi Bahtiar
APAgus Purwadianto
Agus Purwadianto
VJVishnu Juwono
Vishnu Juwono
Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai salah satu aktor keamanan nasional diangap tidak mempunyai kewenangan untuk ikut terlibat dalam penanganan pandemi wabah Covid-19. Berbagai aktifitas yang dilakukan dianggap berpotensi menyalahi wewenang dan kontra produktif terhadap sinergitas antar lembaga dalam membatasi penyebaran Covid-19. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menafsirkan fenomena melalui penemuan dan penggambaran data secara naratif atas asumsi dan kegiatan yang dilakukan oleh BIN dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan empat unsur utama yang diberikan oleh Undang Undang No 17/2011, yaitu (1) adanya informasi intelijen; (2) adanya analisa strategi; (3) adanya potensi ancaman; serta (4) adanya upaya pengamanan terhadap kepentingan dan keamanan nasional, asumsi keterlibatan BIN akan dianalisa dan diverifikasi secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kompleksitas dan pergeseran ancaman yang lebih menekankan pada keamanan insani (human security), memberikan kewenangan kepada BIN terhadap ancaman yang mengganggu kesehatan warganegara. Selain itu, melalui deteksi dini dini dan pencegahan dini, BIN sebagai perwujudan intelijen negara juga berperan dalam mencegah, menangkal hingga menanggulangi setiap ancaman yang mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, termasuk wabah Covid-19 sebagai salah satu ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

6 February 2024 in Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
SMSamuel Pardamean Manik
Samuel Pardamean Manik
VJVishnu Juwono
Vishnu Juwono
Strategi Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Studi pada Kementerian Keuangan

23 November 2023 in Asian Journal of Social and Humanities
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
IPIlham Pambudi
Ilham Pambudi
VJVishnu Juwono
Vishnu Juwono
Indonesia's population is still growing, and the demand for energy for transport to sustain community mobility grows yearly. On the other hand, environmental challenges and green energy policies have become critical issues in today's countries, including Indonesia, and are the key subjects in sustainable development. So far, Indonesian transportation has relied on fossil-fuel vehicles. Fossil fuel vehicles negatively influence the environment due to exhaust gas emission pollution and an economic burden on the State Budget due to the substantial energy subsidies that the government must pay each year. Electric vehicles can suit people's mobility demands while remaining environmentally beneficial due to their lack of pollutants and exhaust emissions. The Indonesian government has devised different regulations to stimulate the usage of electric vehicles to support the three key programs in the National Medium-Term Development Plan For 2020-2024. This study will go through electric car policy issues, including the consequences of the policy's implementation in Indonesia. The literature review strategy is used in this study. The author thoroughly evaluated prior studies on electric vehicles in the literature. The research findings reveal that the electric car policy impacts direct and indirect expenses, but the government will have difficulty assessing the program's indirect advantages. As a result, the author suggests that the government take immediate steps to anticipate various negative impacts that may arise so that they do not become problems in the future and do not become barriers to achieving the goals of Indonesia's battery-based electric vehicle program

14 July 2019 in Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
SSSri Oniwati Susanti
Sri Oniwati Susanti
VJVishnu Juwono
Vishnu Juwono
The digital divide in Indonesia is a wicked problem that requires a collaborative process to solve it. In this case, the government implements a National Strategic Project consisting of the construction Palapa Ring’s optical fiber backbone network infrastructure that uses the concept of PPP (Government and Business Entity Cooperation). This study aims to analyze how to manage the collaborative governance of the Palapa Ring’s Project. The research method used was qualitative descriptive with post positivist that used the collaborative governance theory of Emerson and Nabatchi (2015) as knife analysis. The results showed that based on the results of the research and discussion it could be concluded that the collaborative governance process in the Palapa Ring Optical Fiber Backbone Network Implementation Project in Indonesia had not run optimally because there are several dimension of collaboration that have not been well fulfilled. The recommendation for the next study is that collaborative research also looks at the outcomes of ongoing infrastructure development.Kesenjangan digital di Indonesia merupakan wicked problem yang membutuhkan proses kolaborasi dalam penyelesaiannya. Terkait dengan permasalahan tersebut, pemerintah menyelenggarakan Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring yang menggunakan konsep KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan tata kelola kolaboratif proyek penyelenggaraan jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring yang telah berjalan selama tahun 2016 - 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan post positivist yang menggunakan teori tata kelola kolaboratif Emerson dan Nabatchi (2015) sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance dalam Proyek Penyelenggaraan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring di Indonesia belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa dimensi kolaborasi yang belum terpenuhi dengan baik. Rekomendasi untuk penelitian berikutnya adalah selain melihat dari sisi collaboration dynamics, peneliti juga melihat dari sisi outcome pembangunan infrastruktur yang telah berjalan.