Ridwan Ridwan

Dr. Ridwan Ridwan

orcid

Research Focus & Metrics

Academic Career Length

57Years (1970-Present)

(Calculated once Scilit publication data is synced: current year − year of first publication + 1)

Representative Publications

View All Publications
17 December 2018 in Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
RRRidwan Ridwan
Ridwan Ridwan
The paradigmatic debate on the relationship between religion and state in Islam is an actual classic problem. The debate rises due to the absence of the normative basis and historical precedents that definitively state the relation between religion and state. Therefore, the paradigm formulation between religious and state relations is a matter of ijtihadiyah which is always open for debate. This article shows that theoretical debates about the relations between religious and state leads to three paradigms: integralistic, secularistic and symbiotic-mutualistic paradigms.

6 December 2013 in Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
RRRidwan Ridwan
Ridwan Ridwan
Kepemilikan tanah dalam hukum Islam bersifat komunalistik religius yang penguasaannya ada pada negara dengan menambahkan bobot dan nilai teologis-religius untuk membedakan dengan sistem kepemilikan aliran Sosialistik. Untuk memperkuat pendapat di atas, penulis mengajukan dua argumentasi; Pertama, argumentasi normatif-teologis yang menyatakan bahwa bumi dan isinya adalah milik Allah yang penguasaannya ada pada negara. Kedua, argumentasi historis yaitu dengan mengajukan bukti-bukti sejarah (historical evident) tentang gagasan reformasi hukum kepemilikan tanah (land reform) yang tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah dimulai masa Nabi hingga para khalifah sesudahnya melalui instrumen regulasi iqta’ dan hima. Konsep hukum kepemilikan masyarakat atas tanah menurut Hukum Pertanahan Indonesia yaitu UU No. 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam memiliki persamaan pada tataran asas hukumnya, yaitu kepemilikan tanah yang adil dan merata atas dasar persamaan di hadapan hukum dengan mendasarkan pada nilai etika spiritual agama.

 in Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam
Verified
Journal Article
Closed access
PDF file
RRRidwan Ridwan
Ridwan Ridwan
Pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan refleksi dari aspirasi mayoritas masyarakat Aceh. Penerapan qanun khalwat di Nangroe Aceh Darussalam adalah bagian dari upaya positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.Tujuan diberlakukanya qanun khalwat adalah terciptanya tatanan moral yang berbasis pada moral hukum Islam dalam bentuk regulasi yang penegakkannya melalui institusi formal yang disebut dengan Mahkamah Syari'ah. Substansi hukum materiil qanun khalwat adalah perpaduan antara hukum Islam, hukum nasional dan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh. Konsekuensinya adalah berbagai qanun pidana termasuk qanun khalwat yang lahir di Aceh memiliki derajat keragaman bahkan ada disparitas antara hukum materiil qanun dengan konsep hukum pidana dalam fikih.

1 January 2021
Verified
Conference Paper
Closed access
PDF file
RRRidwan Ridwan
Ridwan Ridwan
MZMuhammad Fuad Zain
Muhammad Fuad Zain
BMBani Syarif Maula
Bani Syarif Maula

9 December 2021 in Fieldwork in Religion
Verified
Journal Article
Closed access
PDF file
RRRidwan Ridwan
Ridwan Ridwan
MZMuhammad Fuad Zain
Muhammad Fuad Zain
During the COVID-19 pandemic the Indonesian government’s policy regarding social distancing and physical distancing has impacted on religious law. The health protocol policy forces the adaptation of Islamic legal provisions and patterns of social relations. This research examines how the COVID-19 pandemic as a medical problem relates to religious beliefs. Through the Indonesian government, various aspects of the pandemic have caused social change which become pre-conditions that encourage shifts in laws and changes in worship procedures. The primary data comes from the fatwas of the Indonesian Ulama Council relating to worship procedures during the pandemic and the statements of authority figures. This research proves that Islamic law is dynamic and has high adaptability to changing social contexts and situations. The emergency of the COVID-19 period has become a logical reason for adjusting legal provisions in worship. This research is limited to the relationship between the COVID-19 pandemic and legal provisions, in which changes in the social context affect the reading and interpretation of texts. The research is focused on the question of how the community responds to changes in the provisions regarding the law of worship. We suggest the need for a study that examines society’s acceptance or rejection of changes in Islamic law regarding worship.

24 January 2018 in Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
RRRidwan Ridwan
Ridwan Ridwan
Legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia lahir sebagai konsekuensi logis dari dialog dan persinggungan ajaran Islam dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, formulasi, karakteristk dan ekspresilegislasi hukum ekonomi syariah mewujud dalam bentuk yang ragam, sebangun dengan dengan keragamannilai-nilai lokal (local wisdom) yang mengitari pertumbuhan hukum ekonomi syariah. Perkembangan sejarahlegislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menampilkan watak dinamis dengan khas ke Indonesiaan. Tatanilai, setting sosial politik dan budaya menjadi elemen penting yang mempengaruhi laju dan arah legislasihukum ekonomi syariah Islam di Indonesia.Tulisan ini membuktikan bahwa hukum ekonomi Islam telah menampakkan diri sebagai salah satu sub sistem dalam tatanan hukum nasional Indonesia dengan lahirnyaberbagai instrumen regulasi dalam bentuk undang-undang / qanun sebagai hukum nasional Indonesia