Mailinda Eka Yuniza

Dr. Mailinda Eka Yuniza


Research Focus & Metrics

Academic Career Length

11Years (2016-Present)

(Calculated once Scilit publication data is synced: current year − year of first publication + 1)

Representative Publications

View All Publications
5 April 2022 in Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
MYMailinda Eka Yuniza
Mailinda Eka Yuniza
NNNi Nengah Dhea Riska Putri Nandita
Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita
GPGilda Talitha Putri
Gilda Talitha Putri
MIMelodia Puji Inggarwati
Melodia Puji Inggarwati
Pemerintah mencoba mengatasi permasalahan ekonomi di masa pandemi Covid-19 dengan mengambil kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui perubahan APBD. Namun, tidak semua daerah bisa dengan segera melakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, melihat tantangan, dan memberikan solusi perumusan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Pemerintah Daerah di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi perubahan APBD dalam melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang disebabkan karena beberapa hal, seperti perbedaan fleksibilitas keuangan daerah dan tidak adanya panduan yang jelas dalam melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Guna menghadapi permasalahan tersebut, solusi yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Pusat sebagai pengarah kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam hal refocusing kegiatan dan realokasi anggaran adalah membuat semacam Standar Operasional Prosedur yang memuat batasan ruang lingkup anggaran dan kegiatan yang harus dikurangi, ditambah, maupun disesuaikan kembali.

31 December 2018 in Jurnal Hukum & Pembangunan
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
RWRicho A Wibowo
Richo A Wibowo
MYMailinda Eka Yuniza
Mailinda Eka Yuniza
RWRizky S Widyaningtyas
Rizky S Widyaningtyas
HNHendry J Noor
Hendry J Noor
WACANA PEMERINTAH UNTUK MEREPOSISI KELEMBAGAAN INSPEKTORAT: TINDAK LANJUT, TANGGAPAN, SERTA INISIASI KEDEPAN

15 October 2021 in Jurnal Ius Constituendum
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
DSDidik Sasono Setyadi
Didik Sasono Setyadi
MYMailinda Eka Yuniza
Mailinda Eka Yuniza
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan pemerintah yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, minimnya kegiatan eksplorasi yang salah satunya disebabkan oleh rumitnya perizinan, harus segera diselesaikan. Terkait hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018). Tulisan ini menggambarkan karakteristik Usaha Hulu Migas, melakukan inventarisasi dan mapping perizinan di sektor hulu migas setelah diperlakukannya PP 24/2018, melakukan evaluasi dan analisis kesesuaian PP 24/2018 dengan kebutuhan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki perizinan migas kedepan. Rekomendasi yang diberikan masih tetap relevan meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya. Tidak banyak tulisan mengenai kegiatan hulu migas khusunya dari aspek hukum apalagi mengenai perizinan, termasuk penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu data yang utama digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kegiatan hulu migas memiliki karakteristik yang berbeda dan spesifik dibandingkan kegiatan usaha lainnya, 2) untuk mendukung sistem OSS sebagaimana diatur dalam PP 24/2018, pada awal tahun 2020 SKK Migas membentuk One Door Service Policy (ODSP), 3) Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakter kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga OSS tidak bisa diharapkan untuk menjadi solusi bagi penyelesaian kerumitan perizinan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden yang dapat mengakomodir kondisi khusus hulu migas, menyederhanakan perizinan hulu migas secara menyeluruh dan memperkuat ODSP.

1 January 2020 in Research, Society and Development
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
ESEmanuel Sujatmoko
Emanuel Sujatmoko
MYMailinda Eka Yuniza
Mailinda Eka Yuniza
DEDeendarlianto
Deendarlianto
TATutuko Ariadji
Tutuko Ariadji
RMRina Mardiana
Rina Mardiana
FBFranky Butar Butar
Franky Butar Butar
Oil and Gas is natural resources in Indonesia which is the business related to is regulated in Law Number 22 of 2001 about Oil and Gas. There are two kinds of business related to oil and gas that are upstream and downstream. In upstream oil and gas business, there still a lot problem faced by the government and the enterprises. Thus, it is needed simplification license for upstream oil and gas in order to increase investment which will lead into effective and efficient public services. Normative law here is applied as method to analyze the regulations related to oil and gas industry license. Furthermore, the approach used here are statute approach and conceptual approach. The results reveal that the Licensing for Utilization of Resources and/or Infrastructure of Upstream Oil and Gas Business does not yet have a synchronization of authority in the issuance of these licenses. In order to obtain effective and efficient upstream oil and gas business licensing services, it is necessary to synchronize and harmonize regulations and it is need a one-stop licensing service as referred to the Presidential Regulation Number 97 of 2014 concerning Implementation of One Stop Integrated Services.

15 May 2023 in World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development
Verified
Journal Article
Closed access
MYMailinda Eka Yuniza
Mailinda Eka Yuniza
NNNi Nengah Dhea Riska Putri Nandita
Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita
GPGilda Talitha Putri
Gilda Talitha Putri
NMNi Putu Maetha Maharani
Ni Putu Maetha Maharani

8 May 2020 in Humanities & Social Sciences Reviews
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
MYMailinda Eka Yuniza
Mailinda Eka Yuniza
MJMuhammad Jibril
Muhammad Jibril
FNFajar Muhammad Nashih
Fajar Muhammad Nashih
Purpose of the study: The objective of this study is to analyze the legal framework regarding village funds in Indonesia and analyze the budgeting of some villages in Central Java along with the relation of village funds to their development and poverty. Lastly, this paper will hand over recommendations to solve these problems. Methodology: The research method employed in this legal research is normative-empirical research, whereas the research material used includes primary and secondary data. The primary data is obtained based on field research by conducting interviews with the related respondents, while the secondary data obtained through literature studies of various sources. Main Findings: The authors found out that although with the existence of the village fund, there is still some village that is underdeveloped and there are many poor people. Applications of this study: The findings can be useful as a source to improve the effectiveness of Village Funds, whether for the Central Government or the Village Government. Novelty/Originality of this study: The new findings in this study would advance the existing knowledge in Village Funds, especially its implementation through village expenditure.