Badan Permusyawaratan Desa (BPD) is a solid partner of the village government in building and prospering the people as well as the full holder and implementer of village community sovereignty and plays a role not as an extension of the government, but rather as a representative of the community as well as an intermediary between the community and the Village Government. Village management must meet the principles: (1) Legal Certainty, (2) Orderly Administration of Government, (3) Orderly Public Interest, (4) Openness, (5) Proportionality, (6) Professionalism, (7) Accountability, (8) Effectiveness and efficiency, (9) Local wisdom, (10) Diversity, and (11) Participatory. Of all the principles of village management, the principles of accountability and transparency are often not met, thereby increasing the opportunity for fraud to occur, so assistance is needed in the preparation of BPD work programs in increasing village accountability. Mentoring activities succeeded in increasing the competence of village officials in the preparation of BPD work programs to improve accountability and good transparency. This can be seen from the increasing value of the acquisition of pretest scores above 70 by 69% and posttest scores above 70 by 89%. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat serta pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa dan berperan bukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan wakil dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan Pemerintah Desa. Pengelolaan Desa harus memenuhi prinsip-prinsip: (1) Kepastian Hukum, (2) Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, (3) Tertib Kepentingan Umum, (4) Keterbukaan, (5) Proporsionalitas, (6) Profesionalitas, (7) Akuntabilitas (8) Efektivitas dan efisiensi, (9) Kearifan lokal, (10) Keberagaman, dan (11) Partisipatif. Dari seluruh prinsip pengelolaan desa, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan sering tidak dipenuhi sehingga meningkatkan peluang terjadinya fraud sehingga diperlukan pendampingan penyusunan program kerja BPD dalam meningkatkan akuntabilitas Desa. Kegiatan pendampingan berhasil meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam penyusunan program kerja BPD untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Hal ini terlihat dari nilai yang semakin meningkat dari perolehan nilai pretest diatas 70 sebesar 69% dan nilai posttest diatas 70 sebesar 89%.