Oheo Kaimuddin Haris

Oheo Kaimuddin Haris

Auto-generated profile, based on publicly available information

Oheo Kaimuddin Haris

Faculty of Law Kendari South East Sulawesi Halu Oleo University

Research Focus & Metrics

Academic Career Length

9Years (2018-Present)

(Calculated once Scilit publication data is synced: current year − year of first publication + 1)

Representative Publications

View All Publications
28 April 2019 in Hasanuddin Law Review
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
OHOheo Kaimuddin Haris
Oheo Kaimuddin Haris
SSSyahbudin Syahbudin
Syahbudin Syahbudin
AYAhsan Yunus
Ahsan Yunus
This work is aimed at exploring appropriate method in legitimating and admitting toward legal existence for Bajo effort’s local wisdom particularly in maintaining Indonesian’s Border. This effort is importance to maintain sovereignty of Indonesia's maritime boundaries without having to eliminate Bajo’s local wisdom that may exclude sustainable development for Bajo society. This situation has altered their traditions that they just initially and merely fished fishes just for consumption. For that reason, this work offers appropriate values in legitimating and admitting a legal existence for Bajo effort’s local wisdom such as the rights of traditional fisherman community of Bajo tribe in human rights law as indigenous people right based either on National and International Law and; the legal protection of Bajo communal rights in exploiting sea and traditional fisherman criteria after UNCLOS 1982 and MOU BOX 1974 including its amendments. The application of this method may create holistic and traditional manners in keeping and managing collective strategic resources for the greatest benefit for national defend especially for Bajo fishery tribe.

22 April 2020 in Halu Oleo Legal Research
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
IWI Made Wirawan
I Made Wirawan
OHOheo K. Haris
Oheo K. Haris
HHHandrawan Handrawan
Handrawan Handrawan
Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah legalitas perluasan alat bukti elektronik; dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam persidangan. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diajukan, dilakukan penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkenaan dengan Dalam hal ini, bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk sepanjang berasal dari sistem yang reliabel atau terjaga sistem keamanannya sehingga terjamin keautentikannya). Statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri berarti merupakan bagian dari jenis-jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP, yaitu sebagai pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip kesetaraan fungsional/padanan fungsional (functional equivalent approach) dan bagian dari bukti petunjuk. Bukti elektronik juga seharusnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan. Walaupun KUHAP sebagai lex generalist tidak mengaturnya, namun berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex specialist, bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh tindak pidana di pengadilan. Mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik sebagai alat bukti pada khususnya dalam KUHAP masih belum kuat sebelum adanya keterangan dari pihak yang ahli atau pakar elektronik dan telematika sendiri. Interpretasi hukum hakim akan mengubah status bukti elektronik dengan melakukan generalisasi bukti elektronik yaitu mengubah status bukti elektronik tersebut.

21 September 2020 in Halu Oleo Legal Research
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
NNNuraeni Nuraeni
Nuraeni Nuraeni
OHOheo K. Haris
Oheo K. Haris
HHHandrawan Handrawan
Handrawan Handrawan
DYDeity Yuningsih
Deity Yuningsih
Perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak resmi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dasar hakim menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl adalah dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa Perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat tersebut menjadi problematik hukum, karena meskipun sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara) Namun berbeda halnya dengan pertimbangan hakim pada pengadilan Negeri pada Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto, Majelis hakim memberikan pendapat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan istri sah secara agama namun tidak di catatkan secara hukum. Oleh sebab itu, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur lingkup rumah tangga dalam undang-undang PKDRT telah terpenuhi. 2) Berdasarkan Pasal 10 a UU PKDRT, selain itu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada istri sebagai korban KDRT yang tidak tercatat pernikahannya secara hukum yaitu korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan.

25 August 2018 in Hasanuddin Law Review
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
ARAli Rezky
Ali Rezky
OHOheo Kaimuddin Haris
Oheo Kaimuddin Haris
The reform of the Indonesian Penal Code (KUHP) is necessary to accommodate the noble values of Indonesian society. Therefore, Indonesian criminal law should reflect the basic principles, cultural values that live within the inner niches of Indonesian society as a living law. The inclusion of several forms of obscene acts that exist within the extended Draft Penal Code is a manifestation of the philosophical, sociological and juridical framework of the Indonesian society. The extension of the concept of obscenity in the Draft of Indonesian Penal Code is in accordance with the philosophy of the Indonesian nation that gives religious values a fundamental place Consequently, the expansion of the concept of obscenity in the Draft of Indonesia Penal Code can answer some of the problems faced by Indonesian citizens.

15 October 2021 in Jurnal Ius Constituendum
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
OHOheo K Haris
Oheo K Haris
HHHandrawan Handrawan
Handrawan Handrawan
ATAhmad Firman Tarta
Ahmad Firman Tarta
Penelitian ini ditujukan menganalisis kepatuhan terhadap kebijakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker, khususnya selama berada di lokasi wisata wisata Pantai Toronipa menimbulkan kekahawatiran akan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi wisata. Selanjutnya, penelitian ini menilai upaya-upaya yang harus dilakukan guna menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas kebijakan protokol kesehatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris. Penelitian ini menghasilkan bahwa pendidikan hukum melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi wisata Pantai Toronipa. Kondisi ini dapat dilakukan dengan cara penguatan regulasi berbasis komunitas integrasi dan relasi, penguatan kelembagaan secara integratif baik antara pemerintah, masyarakat maupun swasta sebagai upaya mitigasi bencana COVID-19. Selain itu, cara utama untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah dengan miningkatkan kecerdasan dan pemahaman hukum tentang kebijakan protokol kesehatan melalui pendidikan hukum khususnya pendidikan hukum melalui penguatan nilai-nilai budaya. Penguatan kelembagaan yang berbasis kearifan lokal dalam bentuk kesiapsiagaan, sistem peringatan dini tentang peningkatan COVID-19 di sektor pariwisata.

21 September 2020 in Halu Oleo Legal Research
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
APAdi Rais Patanra
Adi Rais Patanra
HHHerman Herman
Herman Herman
OHOheo K. Haris
Oheo K. Haris
Penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hasil tes DNA dalam pembuktian perkara pidana, serta menemukan penerapan konkret alat bukti hasil tes DNA dalam perkara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan hasil tes DNA dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 184 KUHAP dapat berperan sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Hasil pemeriksaan DNA sebagai alat bukti dalam pengungkapan kasus-kasus pidana dapat digunakan pada tingkat penyidikan yang disertai dengan sumpah kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli. Alat bukti tersebut akan menjadi alat bukti surat jika oleh Jaksa Penuntut Umum hanya menyajikannya di persidangan tanpa disertai dengan pemaparan oleh ahli forensik DNA di depan persidangan. Penerapan konkret alat bukti hasil tes DNA dalam perkara pidana dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 233/Pid.B/2019/Pn Kdi, yaitu hasil pemeriksaan DNA atas terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak tidak dijadikan sebagai alat bukti tunggal oleh majelis hakim pengadilan, dan tidak juga diberlakukan hasil pemeriksaan DNA dalam penggolongannya sebagai alat bukti keterangan ahli untuk menjadi sumber petunjuk oleh majelis hakim pengadilan dalam mempertimbangkan dapatnya pelaku dibebani pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual (pencabulan) terhadap anak.