Meilanny Budiarti Santoso

Meilanny Budiarti Santoso

Auto-generated profile, based on publicly available information

Meilanny Budiarti Santoso

Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran

Research Focus & Metrics

Academic Career Length

14Years (2013-Present)

(Calculated once Scilit publication data is synced: current year − year of first publication + 1)

Representative Publications

View All Publications
24 December 2016 in Share : Social Work Journal
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
MSMeilanny Budiarti Santoso
Meilanny Budiarti Santoso
Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT inilah yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum LGBT dalam menuntut hak-hak mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Namun demikian, di Indonesia, tentunya berbicara mengenai penegakkan hak asasi manusia, khususnya yang diperjuangkan oleh komunitas LGBT, penegakkannya harus disesuaikan dengan aturan hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan landasan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.

11 February 2020 in Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
IIIntania Ihsani
Intania Ihsani
MSMeilanny Budiarti Santoso
Meilanny Budiarti Santoso
Tahun 2015 kondisi sanitasi di Indonesia masih dalam kondisi buruk. Masih banyak kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya sanitasi, salah satunya yaitu BABs. Perilaku BAB di area terbuka seperti sungai telah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Aktivitas tersebut mengakibatkan terkontaminasinya sumber air. Pada umumnya masyarakat menengah kebawah masih menganggap bahwa masalah hidup bersih dan sehat merupakan urusan pribadi yang tidak terlalu penting. Berdasarkan kondisi tersebut, edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai bagian dari peningkatan kesadaran terhadap sanitasi lingkungan sangat diperlukan tidak hanya untuk kelompok usia dewasa, tapi juga kelompok usia prasekolah. Karena pada kisaran umur pada kelompok tersebut, manusia belajar melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar termasuk kegiatan yang dilakukan oleh orang tua dan gurunya. Maka dari itu peran orang tua di rumah dan guru di sekolah sangatlah penting dalam memberikan edukasi mengenai sanitasi lingkungan. Edukasi dapat disampaikan tidak hanya dalam bentuk formal, namun pemberian contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti mencuci tangan sebelum beraktivitas dan menggunakan toilet dengan baik dan benar dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran sanitasi lingkungan. Dengan dimulainya kebiasaan yang dilakukan sejak dini, anak akan mulai terbiasa dan mempraktekkannya di kemudian hari. Diharapkan, kelompok usia prasekolah dapat menjadi agen perubahan dalam menerapkan hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang berfokus pada edukasi sanitasi lingkungan untuk kelompok usia prasekolah dengan menerapkan program Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). In 2015 sanitation conditions in Indonesia are still in poor condition. There are still many activities that cause pollution to sanitation, one of which is Open Defecation. Defecation behavior in open areas such as rivers has become a habit that is often done by most people who live on the banks of the river. These activities resulted in contamination of water sources. In general, the middle class and below still consider that the problem of clean and healthy living is a personal matter that isn't too important. Based on these conditions, education about The pattern of clean and healthy life (PHBS) as part of increasing awareness of environmental sanitation is needed not only for the adult age group, but also the preschool age group. Because in the age range of the group, humans learn through observation of the surrounding environment, including activities carried out by parents and teachers. Therefore the role of parents at home and teachers at school is very important in providing education about environmental sanitation. Education can be delivered from giving examples in daily life such as washing hands before doing activities and using the toilet properly. With the start of the habit that is done early, the child will start to get used to it. It’s hoped that preschool age groups can be agents of change in implementing clean and healthy living in everyday life. This study uses a literature study method that focuses on environmental sanitation education for preschool age groups by implementing The pattern of clean and healthy life (PHBS) program.

1 February 2022 in Share : Social Work Journal
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
MSMeilanny Budiarti Santoso
Meilanny Budiarti Santoso
SRSantoso Tri Raharjo
Santoso Tri Raharjo
Corporate social responsibility (CSR) masih menjadi konsep yang ambigu. Ambiguitas terjadi antara lain karena konsep CSR melintasi beberapa disiplin ilmu, yang secara konseptual tidak diajarkan secara komprehensif di lembaga pendidikan dan secara global telah menantang peran serta tanggung jawab dari karyawan, perusahaan dan juga Negara. Terlepas dari persepsi ambiguitas berdasarkan tinjauan literatur yang luas tersebut, secara konsepsual CSR terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang pada umumnya dianggap berhubungan dengan pengambilan keputusan bisnis yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bahkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menjadi isu tersendiri dalam program-program CSR di seluruh dunia, demikian pula Indonesia. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dan melalui studi pustaka. Dari ketiga aspek yang berbeda, namun saling berhubungan, studi ini menemukan ada sejumlah besar penelitian yang menilai hubungan antara CSR dengan kinerja bisnis keuangan (ekonomi) dan CSR dengan aspek manusia (sosial), tetapi kurang menilai hubungan CSR dengan aspek lingkungan. Penelitian tentang aspek lingkungan yang sudah dipelajari oleh para pakar masih terbatas, dan berbagi literatur secara signifikan menunjukkan kurangnya integritas atau universalitas. Beberapa hasil penelitian mengklaim bahwa hal tersebut dikarenakan kurangnya kerangka kerja analitis yang sistematis, sehingga kondisi tersebut menantang berbagai pihak untuk mengembangkan berbagai tools untuk mendorong praktik CSR dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut, khususnya terkait aspek lingkungan.

22 April 2020 in Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
RFRachmat Putro Ferdiawan Putro Ferdiawan
Rachmat Putro Ferdiawan Putro Ferdiawan
MSMeilanny Budiarti Santoso
Meilanny Budiarti Santoso
RDRudi Saprudin Darwis
Rudi Saprudin Darwis
ABSTRAK Kejahatan dapat menjangkit dalam rentang segala usia, terlebih jika itu tindak kejahatan yang dilakukan pada usia anak. Sistem peradilan pidana anak menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, mengingat anak di dalam HAM nasional dan internasional diposisikansebagai kelompok rentan dan diperlakukan istimewa,dan seluruh negara wajib dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak istimewa tersebut diperoleh setiap anak. Sehubungan dengan pembahasanini, mengenai keterjaminan hak akan akses pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebagaimana kita tahu pendidikan bagi setiap anak, tidak terkecuali bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum atau tinggal di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu hal yang penting atau dapat dikatakan investasi bagi anak untuk menjadi bekal mereka menyambut masa depannya. Dalam menyusun karya tulis ini penulis menggunakan metode studi literatur dengan menelaah sumber, yang didalamnya termasuk jurnal, buku, dan web site terkait topik hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Tulisan ini dimaksudkan agar setiap anak terlebih bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum mendapatkan keterjaminan atas hak-haknya karena telah diatur dan berlandaskan hukum yang jelas baik itu oleh hukum nasional maupun internasional.

8 August 2022 in Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
HNHanifah Fatwa Nadilla
Hanifah Fatwa Nadilla
NNNunung Nurwati
Nunung Nurwati
MSMeilanny Budiarti Santoso
Meilanny Budiarti Santoso
Fenomena stunting merupakan permasalahan skala global terkait kondisi anak dengan keadaan tubuh pendek. Beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami stunting adalah faktor kemiskinan yang didalamnya mencangkup beberapa faktor lain seperti kurangnya pemenuhan gizi yang cukup, rendahnya tingkat pendidikan Ibu, kurangnya pemenuhan sanitasi air bersih dan sebagainya. Stunting dari kacamata ilmu sosial merupakan permasalahan sosial yang kompleks karena berkaitan dengan kesejahteraan Ibu dan Anak. Maka dari itu salah satu program Kementerian Sosial yaitu Program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang melakukan intervensi pencegahan stunting melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan pemberian materi yang disampaikan langsung oleh pendamping PKH termasuk materi mengenai stunting. Peran dan yang harus dimiliki oleh pendamping PKH dalam mengatasi permasalahan termasuk permasalahan stunting yaitu peran dan keterampilan sebagai fasilitator, peran dan keterampilan sebagai pemberian edukasi kepada penerima manfaat, peran sebagai perwakilan antara pemerintah dan masyarakat atau sebaliknya serta keterampilan yang harus mampu dimiliki seperti menguasi keterampilan dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Dalam menganalisis permasalahan stunting, pendamping PKH juga tidak hanya melihat dari segi individu/orang nya melainkan juga harus melihat dari sisi kondisi lingkungannya karena, kondisi lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Kata Kunci: Stunting, Pendamping PKH, KPM

22 April 2020 in Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
RFRifky Taufiq Fardian
Rifky Taufiq Fardian
MSMeilanny Budiarti Santoso
Meilanny Budiarti Santoso
Anak adalah generasi penerus suatu bangsa, sehinggatumbuh kembang anak harus diperhatikan dengan baik, dan bahkan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari keluarga dan orang tuanya saja melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara, mengingat Indonesia adalah negara kesejahteraan yang memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warna negaranya dengan baik. Dalam hal ini, termasuk hak yang dimiliki oleh anak-anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH), meskipun mereka merupakan anak yang bermasalah dengan hukum, mereka adalah anak-anak yang harus dilindungi pemenuhan hak-haknya. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literaturdan dokumen, berupa buku-buku, artikel jurnal, ataupun jenis tulisan lainnya dan berbagai peraturan hukum dan perundangan yang berkaitan dengan kasus anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH). Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik oleh LPKA. Walaupun masih sangat kurangnya tenaga pekerja sosial koreksional di dalam LPKA yang berperan sebagai fasilitator dan menjembatani ABH untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak.