Michael Lega

Michael Lega

Auto-generated profile, based on publicly available information

Michael Lega

Universitas Jambi, Indonesia

Research Focus & Metrics

Academic Career Length

5Years (2022-Present)

(Calculated once Scilit publication data is synced: current year − year of first publication + 1)

Representative Publications

View All Publications
1 January 2024 in International Journal of Public Administration in the Digital Age
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
DMDyah Mutiarin
Dyah Mutiarin
MYMuhammad Yusuf
Muhammad Yusuf
MLMichael Lega
Michael Lega
AHAkhmad Habibullah
Akhmad Habibullah
In providing public services, the bureaucracy faces challenges of disruption, rapid technological developments, and demands for fast, efficient, and flexible services while it struggles with procedural problems and hierarchy. After bureaucratic reform efforts in Indonesia have been conducted for many years, the apparatus readiness in the local government context to provide fast and responsive services in the digitalisation era and unpredictable situations like pandemics is unexamined. While researchers focus on the use of agile government concept in local government, the assessment of adaptive governance and its implications, and the use of information technology communication in the public sector, in this paper, the authors assess agile bureaucracy in service delivery through digital public services. The results show the software maturity in local bureaus, characterised by their ability to understand user needs for digitalised service and qualified infrastructure tools to support governance. However, agencies face the challenge of weak collaboration with minimal coordination among departments and weak responsibility and adaptability to hinder digital service delivery processes. This article highlights that in adopting the agile concept, bureaucracy requires technological support and the leaders' strong commitment. Moreover, the bureaucracy needs to build a broad and coordinated partnership ecosystem, and the main points are adapting quickly and responsively to problems.

31 January 2022 in Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
MLMichael Lega
Michael Lega
ABAlva Beriansyah
Alva Beriansyah
RMRio Yusri Maulana
Rio Yusri Maulana
Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dalam manajemen dan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan sistem merit yang telah ditetapkan dan diatur secara tegas dalam UU No.5 Tahun 2015. Sistem merit mengatur tentang pengangkatan, mutasi, promosi, penggajian, reward dan pengembangan karir pegawai dilakukan berdasarkan penilaian kualifikasi kompetensi dan kinerja pegawai. Sistem merit yang diterapkan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Propinsi Jambi tahun 2019 untuk melakukan mutasi enam pejabat tinggi pratama mengalami polemic hingga adanya pengaduan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap Gubernur Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk menjelaskan hasil temuan penelitian penerapan sistem merit di pejabat tinggi pratama di Pemerintahan Propinsi jambi. Hasil penelitian menunjukan adanya terindikasi pelanggaran dalam penerapan sistem merit terutama berkaitan dengan penetapan hasil seleksi terbuka hingga terjadi pengaduan ke KASN, adanya tumpang tindih kewenangan antara tim seleksi, Kepala Daerah dengan KASN,serta adanya ketidak sepemahaman antara institusi pengelola kepegawaian dan pejabat-pejabat yang telah menduduki jabatan, terkait penafsiran proses jobfit, mekanisme seleksi terbuka, dengan dengan keberlangsungan jenjang karir sebagai bagian dari sistem merit.

1 August 2025 in Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)
Verified
Journal Article
Open access
DNDimas Nanang
Dimas Nanang
ELErlia Zenita Laurent
Erlia Zenita Laurent
ASAnanta Rifky Sabila
Ananta Rifky Sabila
MRMoh. Arief Rakhman
Moh. Arief Rakhman
MYM. Yusuf
M. Yusuf
MLMichael Lega
Michael Lega
Penelitian ini mengkaji dinamika akses dan kontestasi kepentingan aktor dalam perebutan lokasi pertambangan rakyat di Provinsi Jambi dan Bangka Belitung. Fokus kajian meliputi kondisi lapangan, faktor ekonomi yang mendorong partisipasi masyarakat, serta relasi kekuasaan antar aktor. Pendekatan kualitatif diterapkan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara purposif, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan pertambangan rakyat berkembang pesat karena tingginya potensi sumber daya alam dan kebutuhan ekonomi masyarakat, meskipun sebagian besar kegiatan masih berstatus ilegal. Ketidaksesuaian regulasi dan praktik perizinan menciptakan ketidakpastian hukum yang mengancam keberlanjutan aktivitas tersebut. Pertambangan rakyat menjadi sumber utama penghidupan dengan dampak positif pada pendapatan dan kualitas hidup, namun juga menimbulkan tantangan keberlanjutan, ketimpangan sosial-ekonomi, serta risiko lingkungan. Kontestasi kepentingan memperlihatkan konflik struktural antara masyarakat, elite politik, dan pemilik modal yang didorong oleh lemahnya tata kelola dan regulasi. Dominasi perusahaan besar dan keterlibatan aktor lokal dalam praktik rente memperkuat perebutan sumber daya sebagai arena kekuasaan. Studi lanjutan disarankan untuk mengkaji narasi dan wacana antar pemangku kepentingan guna memperdalam pemahaman pembentukan kebijakan pertambangan rakyat di tingkat lokal.This study examines the dynamics of access and the contestation of interests among actors in the struggle over artisanal mining locations in the Jambi and Bangka Belitung Provinces. The focus of the study includes field conditions, economic factors driving community participation, and power relations among actors. A qualitative approach is applied, with data collected through observation, purposive interviews, and document studies. The results show that artisanal mining is rapidly developing due to the high potential of natural resources and the economic needs of the community, although most activities remain illegal. Regulatory mismatches and licensing practices create legal uncertainty that threatens the sustainability of these activities. Artisanal mining serves as a primary livelihood source with positive impacts on income and quality of life, but it also poses challenges related to sustainability, socio-economic inequality, and environmental risks. The contestation of interests reveals structural conflicts between communities, political elites, and capital owners, driven by weak governance and regulation. The dominance of large companies and the involvement of local actors in rent-seeking practices strengthen the competition over resources as a power arena. Further studies are recommended to examine the narratives and discourses among stakeholders to deepen the understanding of artisanal mining policy formation at the local level.