25 April 2021 in Indonesian Journal of Tourism and Leisure
The dynamics of tourism as an economic driver will greatly affect the environment in tourism development in Bintan Regency. One of the influencing environment is the internal condition in tourism management which is the reason for the need to map the problem. This paper focuses on environmental studies of the community, private sector, local government in the internal tourism of Bintan Regency in 2019. The research uses a literature study using secondary data which is analyzed in depth. The results showed that the internal analysis of tourism which includes 3 main components of tourism development, namely sustainable improvement of the tourism industry, improving institutional quality both in vertical agencies and the role of local communities which is very important in developing tourism in Bintan Regency. With the existence of three main components in the analysis of the internal environment for tourism in Bintan Regency, it is hoped that it can have a positive impact in a sustainable manner.
26 June 2020 in Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana re-organisasi yang harus dilakukan oleh PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Sejak berdiri tahun 2010, PT. Tanjungpinang Makmur Bersama belum mampu memberikan kontribusi maksimal kepada Kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjungpinang. Melalui wawancara mendalam, penelusuran dokumen dan observasi serta diskusi kelompok terpumpun maka data yang didapat selanjutnya diolah untuk dianalisis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sejak berdiri hingga 2019 belum mampu menjalankan misi yang diembannya secara optimal. Diperlukan re-organisasi dalam menjalankan misi yang demban oleh PT. Tanjungpinang Makmur Bersama agar mampu memberikan hasil yang maksimal sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Kata Kunci: re-organisasi, BUMD, kemandirian daerah
28 December 2024 in Berdesa: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Desa budaya adalah status untuk desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai implemtasi keistimewaan di level desa. dalam prakteknya desa-desa dikategorikan beberapa tingkatan sesuai perkembangan desa, dari rintisan budaya pada kategori terendah sampai desa mandiri budaya pada level tertinggi. Fenomena menarik pada aras perubahan status dari desa budaya menjadi desa mandiri budaya, karena terjadi dinamika dan tawar menawar antara desa yang bersangkutan dengan kundho kabudayaan instansi yang ditunjuk DIY untuk melakukan visitasi dan penilaian suatu desa dalam status tertentu, instansi ini mempunyai otoritas penuh. Kajian ini akan membahas dinamika dan tantangan Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo dalam usaha meraih status Kalurahan mandiri budaya. Penelitian mengunakan pendekatan kualitatif eksploratif berusaha membahas dinamika perjuangan Kalurahan Sukoreno menuju kalurahan mandiri budaya. Informan segenap tokoh desa budaya, tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Data dikumpulkan dengan wawancara dan FGD, selanjutnya dianalisis secara mendalam dan holistilk atas fenomena perubahan status desa budaya menjadi desa mandiri budaya. Hasil kajian menunjukkam bahwa secara regulasi perubahan dari status desa budaya ke desa mandiri budaya harus memenuhi persyaratan tertentu yakni perkembangan 4 pilar, yakni desa budaya, desa wisata, desa interpreneur dan desa prima. Dalam prakteknya meskipun desa memenuhi persyaratan tersebut tidak otomatis bisa berubah sebagai desa mandiri budaya, karena harus melalui tahap rintisan mandiri budaya, selanjutnya menunggu surat keputusan visitasi Dinas Kundho Kabudayan untuk penilaian dan akreditasi menuju desa mandiri budaya. Hal ini terkait status desa mandiri budaya akan memperoleh dana keistimewaan minimal 1,2 M dan fasiltas lainnya, sehingga ada pengetatan untuk proses perubahan statusnya, sedangkan di level masyarakat juga ada banyak pertimbangan untuk menjadi desa mandiri budaya.
20 September 2024 in Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
This article examines the extent of social integration achieved by Indonesian communities over two years of the COVID-19 pandemic and its implications for accelerating recovery. It also analyzes the positive and negative impacts of Industry 4.0 and their connection to the education system that has operated alongside the pandemic. A descriptive–analytical literature review was conducted using scholarly articles, policy documents, and relevant reports, complemented by secondary data on education and digital transformation. Findings indicate that social integration rooted in mutual aid (gotong royong), community networks, and government private collaboration strengthened response capacity; however, gaps in access, digital literacy, and public trust constrained outcomes. Industry 4.0 accelerated adoption of digital platforms, automation, and analytics supporting health services and remote learning, while simultaneously amplifying inequality, psychosocial burdens, and misinformation risks. Education shifted to online and hybrid modalities with mixed results: flexibility increased, but quality and equity depended heavily on infrastructure, teacher competence, and school–home readiness. We conclude that rapid recovery is feasible when social integration is coupled with inclusive digital transformation. Practical implications include expanding infrastructure and connectivity subsidies, strengthening digital literacy and online safety, building teacher capacity for technology-enhanced pedagogy, improving accountable data governance, and redesigning curricula and assessment for equitable hybrid learning. Future research should map best practices across regions and evaluate the impact of integrated social–digital interventions on educational and public-health resilience.