Information technology plays a crucial role in improving the efficiency and effectiveness of bureaucracy. One of the benefits of information technology is speeding up access to organizational processes, allowing for faster and more accurate decision-making. Moreover, information technology can improve the efficiency, productivity, and effectiveness of employees and companies, as well as enhance public services. The application of information technology in bureaucracy can also help improve public services and efficiency. The development of digital bureaucracy is also one of the efforts to improve the efficiency and effectiveness of bureaucracy. In existing literature, information technology has an important role in enhancing the efficiency and complexity of bureaucracy. The research method used is a literature study with various research journals and an analytical research design supported by data on the Role of Information Technology in Improving the Efficiency and Effectiveness of Bureaucracy. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Salah satu manfaat teknologi informasi adalah mempercepat akses terhadap proses kegiatan organisasi sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Selain itu, teknologi informasi juga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas karyawan dan perusahaan, serta meningkatkan pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi dalam birokrasi juga dapat membantu meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi. Pengembangan birokrasi digital juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Dalam literatur yang ada, teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan kerumitan birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan berbagai jurnal penelitian dengan rancangan penelitian analitik dengan data yang mendukung Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi.

Today, the spread of the Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic continues to impact on world public health and bring about considerable human suffering partly due to government policies on reducing the spread. COVID-19 has significantly affected human health and it has impacted on the occupation of vulnerable groups such as tour guides, drivers and shop assistants. Of these, the present study aims to investigate the impact of the COVID-19 self-isolation policy on the occupation of vulnerable groups in Semarang City, Indonesia. To achieve this objective, this study uses a qualitative method with an ethnography approach considering a rational or non-rational thinking model. The binary opposition thinking pattern pioneered by Lévi-Strauss was used in the interview process with 25 informants in Semarang City, Indonesia. The data analyzed the response pattern of informants through the taxonomy analysis. Three levels of vulnerability among groups relating to occupation were identified; jobs lost, income decreased, and delayed salary. The result of the analysis found that the group who obeyed self-isolation was categorized as a rational thinking; these groups stay at home, do not go to work, and have no income. Besides that, the group who ignored self-isolation is categorized as non-rational thinking; they work, as usual, get their salary, and believe that the COVID-19 pandemic is a disaster and they pray for their safety to God. In conclusion, COVID-19 brings a significant impact on occupation in the forms of postponing, declining, and missing income besides the health effects among vulnerable groups in Semarang city, Indonesia. In avoiding COVID-19 infection, the circumstances of vulnerable groups are worse when self-isolation is required. Thus, this study suggests that the government needs to assist vulnerable groups by focusing on strategic policies, such as strategies for survival, providing access to basic needs, including health, and offering livelihood plans by providing access to medical services and other source of income.

Pos Retribusi Tempat Khusus Parkir di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai, merupakan tempat pemungutan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor tempat khusus parkir. Terdapat beberapa masalah yang terjadi dapat dilihat pada proses pembayaran retribusi yang masih manual dan banyak kebocoran pada saat transaksi yang berdampak terhadap menurunnya realisasi dari target PAD yang telah ditetapkan. Penelitian ini memanfaatkan teknologi NFC (Near Field Communication) sebagai media pembayaran non tunai yang berupa Kartu Elektronik (e-money) dalam melakukan transaksi pembayaran retribusi tempat khusus parkir di Pos Retribusi Tempat Khusus Parkir. Diharapkan Aplikasi Smart Retribusi dengan memanfaatkan NFC Card yang terintegrasi dengan pihak perbankan akan dapat membantu efisien waktu petugas dalam melakukan transaksi pemungutan retribusi secara non tunai. Sehingga seluruh proses transaksi secara realtime nantinya dapat di monitoring via desktop maupun mobile oleh pihak-pihak terkait mulai dari; bendahara penerima, Kepala UPT. Perparkiran, sampai dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang pada akhirnya dapat memudahkan dalam kontrol perolehan pencapaian target PAD. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara fungsional seluruh proses pada sistem yang dibangun dengan memanfaatkan NFC Sebagai media pembayaran non tunai di Pos Retribusi Tempat Khusus Parkir Dinas Perhubungan Kota Dumai telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat membantu dalam efisien dan efektifitas pelayanan sistem pembayaran yang di lakukan oleh pihak pengemudi kendaraan angkutan barang cukup dengan menggunakan taping Kartu Elektronik (e-money).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT. PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, merupakan tempat pengujian kendaraan bermotor dan tempat pembayaran retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi Uji KIR Kendaraan bermotor. Terdapat beberapa masalah yang terjadi dapat dilihat pada proses pembayaran retribusi yang masih manual dan banyaknya kebocoran pada saat transaksi yang berpengaruh pada menurunnya realisasi dari target PAD yang telah ditetapkan, selain itu juga terjadi maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi. Penelitian ini memanfaatkan teknologi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai media pembayaran non tunai yang berupa uang digital atau dompet digital dalam melakukan transaksi pembayaran retribusi Uji KIR Kendaraan di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT. PKB). Diharapkan Aplikasi Pembayaran Retribusi non tunai berbasis uang digital dengan memanfaatkan QRIS yang terintegrasi secara host to host dengan pihak perbankan akan dapat membantu efisien waktu petugas dalam melakukan transaksi pembayaran retribusi secara non tunai. Sehingga seluruh proses transaksi secara online dan realtime nantinya dapat di monitoring via personal computer maupun tablet oleh pihak-pihak terkait mulai dari; bagian keuangan, Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor, sampai dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang pada akhirnya dapat memudahkan dalam kontrol perolehan pencapaian target PAD dan dapat mengurangi tingkat pungli di lapangan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara fungsional seluruh proses pada sistem yang dibangun dengan memanfaatkan QRIS sebagai media pembayaran non tunai di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat membantu dalam efisien dan efektivitas pelayanan sistem pembayaran yang di lakukan oleh pemilik kendaraan umum perorangan maupun kendaraan umum perusahaan cukup dengan melakukan scan QR Code QRIS yang tersedia pada saat transaksi pembayaran secara dinamis.

The centralised policy of Indonesian local government governance in waste management by applying strict laws and regulations has led to failure. This is evidenced by the increasing trend in landfill waste from year to year. There is a need for improvements and changes to local government policies in governance through the involvement of the private sector and the community. The purpose of this study is to explore the changes in the early stages of two collaboration initiatives: one relying on the traditional collaboration model centred on local government, and the other using a collaboration model involving both the private sector and the community in the city of Pekanbaru. A case study approach employing qualitative methods is used to elucidate changes in local government governance policies in sustainable waste management. Data were collected through interviews, document reviews, and websites content analysis. Data analysis was conducted to examine the roles of the local government, private sector, and community as well as content analysis to establish connections between forms of collaborative governance. The findings propose a conceptual model and suggest a novel role for local governments as facilitators of alliances and coordinators of cooperation. platforms.