Rudi Hardi

Mr. Rudi Hardi

Department of Government Affairs, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
orcid
The Head of Department at the Department of Government Scien...

Research Focus & Metrics

Academic Career Length

16Years (2011-Present)

(Calculated once Scilit publication data is synced: current year − year of first publication + 1)

Representative Publications

View All Publications
30 April 2020 in Journal of Contemporary Governance and Public Policy
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
Rudi HardiRudi Hardi
Rudi Hardi
SGSrirath Gohwong
Srirath Gohwong
This article discusses about urban governance of Smart City Program in the Makassar City, which is the mainstay program of the Makassar City Government and identifies factors that are driving and inhibiting the realization of Good Urban Governance based on E-Government in Smart City Program. This type of research was qualitative with a descriptive approach. Data collecting was used instrument in the form of observation and documentation then developed from the interviews of informants. The fact in the field indicated that E-Government-based urban governance on Smart City program in the Makassar is seen from the indicators of urban management, namely planning, organizing, implementing and controlling according to the development goals in the Makassar Government's vision and mission.

9 July 2023
Verified
Book Chapter
Closed access
PDF file
Rudi HardiRudi Hardi
Rudi Hardi
ANAchmad Nurmandi
Achmad Nurmandi
TPTitin Purwaningsih
Titin Purwaningsih
HMHalimah Binti Abdul Manaf
Halimah Binti Abdul Manaf

20 June 2021 in Journal of Government and Civil Society
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
NMNuryanti Mustari
Nuryanti Mustari
Rudi HardiRudi Hardi
Rudi Hardi
AMAmir Muhiddin
Amir Muhiddin
Implementing the zoning system in the 2019/2020 school year imposed by the Makassar city government through the Education Office caused various problems. This study's specific purpose is (1) To examine the characteristics of the New Student Acceptance problem of the zoning system, (2) explore the supporting capacity of the regulations, 3. non-regulatory environmental factors that affect the implementation of the PPDB zoning system. 4. Implementation trap of policy. The Research Method used is a qualitative method, and the appropriate type of research is a case study. The results showed that the New Student Acceptance problem zoning system characteristics, among others: Infrastructure readiness problems for online registration, Lack of socialization of PPDB system to prospective students and parents, thus confusing. The implementation trap of policy, the policy objective is too vague or broad to be converted into action, the target specification is not clearly defined due to weak guidelines on how goals can be achieved, or undefined standards or actions to be taken, either in implementing, or the target community. Finally, problems also arise when the chain of responsibility for implementing a policy is unclear.Penerapan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 yang diberlakukan pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan menimbulkan berbagai permasalahan. Tujuan khusus penelitian ini adalah (1) Untuk meneliti karakteristik masalah Penerimaan Siswa Baru dari system zonasi, (2) mengeksplorasi daya dukung peraturan, 3. Factor lingkungan non-regulasi yang mempengaruhi penerapan system zonasi PPDB. 4. Perangkap implementasi kebijakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yang sesuai adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik system zonasi masalah Penerimaan Siswa Baru antara lain: Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran online, Kurangnya sosialisasi sistem PPDB kepada calon siswa dan orang tua, sehingga membingungkan. Jebakan implementasi kebijakan , tujuan kebijakan terlalu kabur atau luas untuk dikonversi menjadi tindakan, spesifikasi target tidak didefinisikan dengan jelas karena pedoman yang lemah tentang bagaimana tujuan dapat dicapai, atau standar atau tindakan yang tidak terdefinisi untuk diambil, baik dalam menerapkan, atau komunitas target. Akhirnya, masalah juga muncul ketika rantai tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tidak jelas.

14 October 2013 in Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
NMNurhidayat M
Nurhidayat M
SNSitti Nurmaeta
Sitti Nurmaeta
Rudi HardiRudi Hardi
Rudi Hardi
This study aimed at knowing the Coordination of Inter-government institutions in Electronic ID-card Services as well as at knowing the supporting and obstacles factors of the Coordination of Inter-government institutions in the Electronic ID-card Services in Rappocini district of Makassar . This research wasadescriptive – qualitative, the population in this research are also as sample of 31 people . Data were collected by observation , questionnaires and interviews developed by the respondent . The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all data collected by the authors, then presented in the form of frequency tabulation completed by respondents’ idea obtained from the informants , interviews , and questionnaires . The results showed the Coordination of Inter-Government institutions in Electronic ID-card service in the Rappocini district of Makassar categorized as less effective and influenced by several supporting and inhibiting factors. The inhibiting factor in Electronic ID-card services , namely : (a). Lack of computer facilities and infrastructure devices in regard to the number of mandatory for Electronic ID-card. (b). communities took low active role to queue for electronic ID-card service. (c). Less proposionality of the operator of Electronic ID-card in carrying on its duties and responsibilities. While the supporting factors in Electronic ID-card services, namely: (a). The presence of regulations on population policies in the service of Electronic ID-card, (b). The presence of a proportional local budget from the central government to distribute in any subdistricts in Makassar.   Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan Dalam Pelayanan E- KTP serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 31 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dikategorikan kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor penghambat dalam Pelayanan e-KTP yaitu : (a).Kurangnya sarana dan prasaranan perangkat komputer di banding jumlah wajib e-KTP. (b).Rendahnya peran aktif masyarakat ikut antrian dalam pelayanan e-KTP. (c).Kurang proposionalnya operator e-KTP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dalam pelayanan e-KTP yaitu : (a).Adanya regulasi tentang kebijakan kependudukan dalam pelayanan e-KTP, (b). Adanya anggaran APBD yang proposional dari pemerintah pusat untuk distribusikan setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar.

14 April 2011 in Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Verified
Journal Article
Open access
Rudi HardiRudi Hardi
Rudi Hardi
Dalam dunia politik, peranan etika politik tidak dapat diabaikan. Hal ini terkait dengan, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Realitas persoalan yang dihadapi dalam budaya politik adalah adanya gap antara campur tangan Politik dengan indenpendensi birokrat (Administrator) tentang pengelolaan pelayanan pada Masyarakat. Kemudian, terdapat sikap dan perilaku yang “negatif”, baik politisi mau pun birokrat dalam melaksanakan fungsi masing-masing.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi etika budaya politik dan tanggapan/sikap masyarakat terhadap perkembangan kondisi dan situasi budaya politik di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah Survey sampel dengan unit analisis masyarakat pemilih. Responden diambil dengan stratified random sampling dari masyarakat kota Parepare. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Analisa yang digunakan adalah deskriptif pada data kualitatif. Hasil penunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas, menilai bahwa etika politisi di kota Parepare relatif buruk, yaitu 191 (63,67%) dari 300 responden. Dan alasan responden adalah bahwa setelah menjadi politisi, mereka cenderung individual atau memikirkan kepentingan diri, keluarga dan atau partainya yang terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka lahirkan. Hal itu sangat berbeda dengan waktu kampanye. Kesimpulan, dalam mewujudkan partisipasi politik di kota Parepare, masyarakat memiliki dua ciri atau bentuk dari partisipasi politik berdasarkan sifat yaitu dimobilisasi dan otonom. Kemudian, untuk menilai bagaimana etika politik di Kota Parepare, ada tiga pola pola sikap dan orientasi individu terhadap politik, yakni: (1). Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan (2). Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang obyek politik, dan (3). Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.

10 May 2023 in International Journal of Business, Law, and Education
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
AYAnas Yusuf
Anas Yusuf
JJJunaedi Junaedi
Junaedi Junaedi
Rudi HardiRudi Hardi
Rudi Hardi
TSTry Gustaf Said
Try Gustaf Said
Until now, Indonesia has not implemented a lockdown policy to break the chain of the virus. This phenomenon is giving a big blow, especially from a social point of view, nowadays with the implementation of everything done at home (stay at home and work from home). The packaging is beautiful and attractive for the social assistance mafia related to Covid-19 which is packed with PSBB or other activities carried out by the Governor/Regent/Mayor/Village Head (kuwu/lurah) and ASN, which are inconsistent with the use of Integrated Social Welfare Data (DTKS) and non-DTKS data in providing Social Assistance (Bansos) to the community to overcome the impact of the coronavirus pandemic (Covid-19) may be subject to Law no. 20 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Article 2 paragraph (2) and Article 3 Subsidiary Article 372 of the Criminal Code with a penalty of 4 (four) years in prison. Participation and actions that must be carried out by Bawaslu and law enforcers (KPK and other agencies) who are competent in enforcing the law for unscrupulous regional heads, both incumbents, PLTs with their positions, their authority to store Covid-19 aid packaged with social assistance via PSBB can be convicted