Sherly Ayuna Putri

Dr. Sherly Ayuna Putri


Research Focus & Metrics

Academic Career Length

9Years (2018-Present)

(Calculated once Scilit publication data is synced: current year − year of first publication + 1)

Representative Publications

View All Publications
26 March 2021 in Jurnal Bina Mulia Hukum
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
SPSherly Ayuna Putri
Sherly Ayuna Putri
AKAgus Mulya Karsona
Agus Mulya Karsona
RIRevi Inayatillah
Revi Inayatillah
ABSTRAK Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenal dengan model penyelesaian secara sukarela melalui bipartit, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan model penyelesaian secara wajib, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Eksistensi PHI menimbulkan masalah, baik kemampuan pengetahuan pekerja/buruh tentang hukum formil maupun hukum ketenagakerjaan materil, proses lama, dan substansi hukum belum memadai. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat terdiri dari banyak faktor adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, disamping itu juga mengenai kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial sehingga tidak dengan efektif dapat menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif, yaitu UU No. 2 Tahun 2004 dan untuk mengkaji asas-asas peradilan. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kelemahan, baik dari segi struktur hukum dan substansi dalam pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di peradilan Hubungan Industrial. Upaya untuk mengatasinya dengan pembaharuan di proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial, yakni dengan membentuk PHI di setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota. Revisi UU No. 2 Tahun 2004 dan dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya murah dalam proses beracara di Peradilan Hubungan Industrial. Kata kunci: kepastian hukum; sengketa; peradilan hubungan industrial. ABSTRACT Settlement of industrial relations disputes in employment law after the birth of Law No. 2 of 2004 on Settlement of Industrial Relations Disputes is known as the voluntary settlement model through bipartite, conciliation, mediation, and arbitration; and mandatory settlement model, namely through the Industrial Relations Court. Phi existence raises problems, both the ability of workers/labor knowledge about formil law and material employment law, the old process, and the substance of the law is not adequate. The issue of settlement of industrial relations disputes can consist of many factors of disputes regarding rights, disputes of interest, disputes of termination of employment and disputes between unions/trade unions in one company, while also concerning the competence of the Industrial Relations Court so that it is not effectively able to resolve labor disputes. This research uses normative juridical research approach. Considering that this research is normative legal research, the approach used is a normative juridical approach based on positive legal assessment, namely Law No. 2 of 2004 and to examine the principles of the judiciary. The results identified several weaknesses, both in terms of legal structure and substance in the renewal of Industrial Relations Dispute Resolution in industrial relations judiciary. Efforts to overcome this, namely by forming PHI in each District Court/City. Revision of Law No. 2 of 2004 and considered unable to accommodate and has not reflected the principle of simple, fast and low cost in the process of proceedings in the Industrial Relations Court.. Keywords: legal certainty; disputes; industrial relations judiciary

1 February 2024 in Laws
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
ACAmelia Cahyadini
Amelia Cahyadini
SPSherly Ayuna Putri
Sherly Ayuna Putri
Tasya SafiranitaTasya Safiranita
Tasya Safiranita
MHMuhammad Jaka Hidayat
Muhammad Jaka Hidayat
Digital transformation fuels technological advancement and widespread public use of Internet networks, leading to a growth in digital platform users. This increase is highly likely to boost platform profits by obtaining more insights into user behavior. Additionally, digital platforms generate income through monetization. The purpose of this research is to examine the role and challenges of technology architecture as an instrument of digital tax imposition in Indonesia and to see further the digital tax arrangements in Indonesia and several countries in the world. This research uses a normative juridical approach by examining the norms or rules formulated in law without excluding empirical facts in the field. The results show that the imposition, implementation, and regulation of digital taxes have potential and challenges from various aspects. Their success will depend on the ability to overcome these challenges while maximizing the opportunities of technological architecture to increase digital taxes. Furthermore, to regulate digital tax itself, governments can update and integrate digital tax arrangements, as well as collaborate with other related parties regarding the arrangements or principles used for the imposition of digital tax.

2 January 2020 in Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Verified
Journal Article
Closed access
PDF file
SPSherly Ayuna Putri
Sherly Ayuna Putri
RHRohim Hidayah
Rohim Hidayah
RRResa Rismayanti
Resa Rismayanti
AAAnggun Apriliani
Anggun Apriliani
SKSalwa Alifiah Putri Kamal
Salwa Alifiah Putri Kamal
Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Banyuresmi dilakukan dengan observasi lapangan mengenai permasalahan limbah agroindustri. Mayoritas masyarakat disana menghasilkan limbah dari kegiatan pengelolaan pascapanen kopi dan tembakau. Sampai saat ini di Desa Banyuresmi masih terbatas dalam mengelola limbah agroindustri berupa kulit kopi dan tembakau. Disisi lain, limbah tersebut dapat menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. BOTALIKA merupakan sebuah inovasi pembuatan boneka horta berbentuk macan dari limbah kopi dan tembakau. Produk tersebut dapat mendukung Desa Banyuresmi sebagai desa wisata Pasirmacan dengan memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Proyek ini kami kembangkan setelah melihat besarnya potensi lokal dari limbah kopi dan tembakau yang terdapat di Desa Banyuresmi. Keindahan alam yang dimiliki Desa Banyuresmi sangat mendukung untuk menjadikan desa tersebut menjadi sebuah desa wisata. Nantinya, boneka horta “BOTALIKA” dapat menjadi souvenir khas Desa Banyuresmi sebagai desa wisata Pasirmacan. The social service program in Banyuresmi village was done through field observations regarding the issues of agroindustrial waste. The majority of the public there created waste from the post-harvest activities of coffee and tobacco. To this day the utilization of agroindustrial waste in Banyuresmi village is limited to coffee been skin and tobacco. On the other hand, the waste can become a product with high economical value. BOTALIKA is a new innovation that creates horta dolls in the shape of a tiger from coffee and tobacco waste. The product can support Banyuresmi village as a the Pasirmacan tourism village through the utilization of local potentials in order to increase the community’s economy. The project was developed after identifying the local potential from coffee and tobacco waste that is in Banyuresmi village. The natural beauty of Banyuresmi village bolsters its efforts to become a tourism village. With time, the BOTALIKA horta dolls can become a souvenir from Banyuresmi village as the Pasirmacan tourisme village.

27 February 2025 in Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
DFDzahra Amanda Fricilia
Dzahra Amanda Fricilia
VKVeronica Komalawati
Veronica Komalawati
SPSherly Ayuna Putri
Sherly Ayuna Putri
Keluarga dibentuk untuk mempertahankan keturunan. Dengan kelahiran seorang anak, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kuasa asuh anak ditetapkan apabila saat perceraian terjadi telah memiliki anak. Ibu memiliki kuasa untuk mengasuh anak yang belum cukup umur atau masih di bawah umur dua belas tahun. Namun, ada seorang ibu yang mengajukan perceraian sekaligus melepaskan diri dari tanggung jawab asuhnya untuk menjaga dan membesarkan anaknya. Akibatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kuasa asuh anak di bawah umur setelah perceraian dan akibat hukum dari melepaskan kuasa asuh anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan analitis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian, metode ini digunakan secara yuridis normatif, yang berarti penelitian kepustakaan digunakan untuk menitikberatkan pada data sekunder. Penelitian di lapangan hanya dilakukan untuk mendukung data sekunder ini. Hasil penelitian yang didapatkan setelah perceraian, ayah atau ibu tetap bertanggung jawab untuk mengasuh anak mereka. Menentukan kepada siapa kuasa asuh diberikan akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Kuasa asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibunya, menurut KHI. Kuasa asuh anak tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya yang tidak memiliki kuasa asuh. Sesuai dengan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, seorang ibu yang menyerahkan kuasa asuh anaknya tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya.

14 January 2019 in VYAVAHARA DUTA
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
SPSherly Ayuna Putri
Sherly Ayuna Putri
HKHazar Kusmayanti
Hazar Kusmayanti
LRLinda Rachmainy
Linda Rachmainy
In recent years, religious court tries to break the gap by means of roving or mobile court. Mobile court is applied to fill up sense of justice and right among citizen who do not have adequate knowledge about procedural law and live away from city center where court usually runs. This research is attempted to dig into the practices of mobile court and compare it with other principles of procedural laws in Indonesia civil code.This research is used juridical-normative method that emphasizes investigation into law provision that is valid in Indonesia jurisdiction. The investigation will be addressed to Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Legislation no 48 of 2009 on judiciary dominion, Legislation no 3 of 2015, Legislation no 50 of 2009 on religious court, and Supreme Court Legislation no 1 of 2015 on integrated service of mobile court in district court and religious court or Islamic court in order to publication of marriage certificate. This research is specifically analytical-descriptive in character and in order to obtain holistic description about practice of dispute settlement in Islamic court by means of mobile court in accordance to principles and codes of civil code procedural law. The result of this description then to be analyzed by means of qualitative-normative method on the ground of document research in which materials of legislation and jurisprudence are analyzed furthermore. This research also use observation and interview as complementary method, especially on how Tasimalaya District Court and Cimahi Religious Court practicing mobile court.

10 October 2018 in ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
HSHolyness Singadimeja
Holyness Singadimeja
SPSherly Ayuna Putri
Sherly Ayuna Putri
Basically, the procedural law of industrial relations court is quite similar to civil procedure apply in ordinary court. Article 57 of Law No. 2 of 2004 states that the procedural law apply in industrial relations court is civil procedure apply in ordinary court, unless particularly provided in Law No. 2 of 2004. It means that Law No. 2 of 2004 is lex specialis of HIR, RBg, or Rv. Site examination often held in civil proceeding to obtain certain evidence and make clear the case. Unfortunately, in industrial relations case, site examination may lead to obstacles for the judges and the parties, mostly for the employees, since the time limit to solve the case and the costs that should be paid by the parties.