This study examines the application of risk management in managing village funds, motivated by the village government’s efforts to improve financial management. This research focuses on activities involved in village fund management, including planning, budgeting, administration, reporting, accountability, and supervision. This study analyzes how village governments carry out risk management by considering efficiencies, innovation in public resource management, and anticipating and prioritizing potential threats and opportunities. Data collection involved participant observation, interviews, and analysis of written documents, images, and archives. The result shows that risk management is essential for the management of village funds, and avoiding mistakes in rural communities should be part of their planning and participation. This study highlights the importance of adequate human resources, both in regard to quantity and quality, but it is necessary to pay attention to local strengths by utilizing the nature of cooperation and family skills. Overall, the study emphasizes the need to prioritize risk management in managing village funds to encourage accountability and the efficient use of resources.

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang strategi pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Secara empiris objek wisata alam ini belum mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Kampar. Secara teori penelitian ini menggunakan teori strategi pengembangan menurut Cooper dalam Sunaryo (2013: 159) yang terdiri dari atraksi, aksesibilitas, fasilitas, layanan tambahan dan kewenangan lembaga. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dengan informan yaitu pemerintah Kabupaten Kampar, pengelola objek wisata, Kepala Desa, Anggota BPD, tokoh masyarakat dan pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya strategi pengembangan yang dilakukan pemerintah kabupaten Kampar pada objek wisata alam Teluk Jering dan hambatan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak ingin objek wisata ini dikelola oleh pemerintah karena ini akan mengurangi pendapatan bagi masyarakat lokal tersebut dan belum adanya kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan pengembangan objek wisata. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Kampar belum melakukan strategi pengembangan objek wisata alam Teluk Jering. Adapun saran penelitian ini yaitu pemerintah harus menyediakan akses tempat tinggal dan fasilitas pendukung, membina komunitas lokal, mengatur kawasan wisata dan membuat peraturan tentang pengelolaan objek wisata ini agar didukung dengan kegiatan budaya local. Kata Kunci : Strategi Pemerintah; objek wisata alam; dan pengembangan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Perizinan berbasis OSS RBA adalah sistem perizinan berusaha secara elektronik yang bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam menerbitkan izin usaha. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan perizinan berbasis OSS RBA berdasarkan implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn dengan 6(enam) indikator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo dan pelaku usaha yang telah menerbitkan izin usahanya melalui OSS RBA. Kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan merupakan teknik analisis data yang digunakan. Observasi, wawancara serta dokumentasi digunakan sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sudah terlaksana dengan cukup baik. Pernyataan ini didasarkan terhadap tidak ditemukannya permasalahan yang sangat berarti terhadap pelaksanaan kebijakan serta badan pelaksana dan pelaku usaha merespon positif dan sangat mendukung terhadap kebijakan perizinan berbasis OSS RBA.

This study aims to offer a model of the organization of the secretariat of the council (setwan) at the provincial and district / city level capable of supporting the duties and functions of the DPRD in carrying out its duties. The organizational model is the result of a review of the existing organizational model combined with various literature reviews and adjustments to the facts that occur in the field. This study uses a qualitative method by collecting data from key informants and ordinary informants who were selected purposively and using interview, observation and questionnaire techniques. Data analysis with 2 (two) stages, triangulation, comparison of norms in force before explaining the results and findings. The results showed that the current organizational model has not been able to support the DPRD's main task in producing legal products in the form of regional regulations which are the initiative of the DPRD itself. The model offered from the research results will be able to improve the duties and functions of the DPRD in the future.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai satu strategi dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat untuk menekan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan satu program saja. Perlu berbagai program dan upaya dalam menangani kemiskinan. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberi peluang bagi pemerintah desa untuk mendapatkan dana dan mengelola sumber daya yang ada di desanya melalui sebuah badan usaha yang disebut BUMDes. Menggunakan metode kualitatif dan melakukan wawancara, observasi dan dolumentasi dalam pengupulan data. Teknik Analisis Data menggunakan konsep Miles dan Huberman dengan langkah-langkah Data Reduction (reduksi data), Data Display (penyajian data) dan Conclusion Drawing / Verification (Penarikan Kesimpulan). Hasil menunjukkan bahwa optimalisasi sebagai sebuah strategi telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pohuwatu. Namun optimalisasi belum berjalan dengan maksimal dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang manfaat BUMDes masih minim. Ditambah pemahaman pemerintah desa yang seharusnya mampu memberikan dukungan penuh bagi BUMdes masih sangat kurang.