Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini telah mengembangkan layanan sertifikasi halal berbasis web untuk UMK. Pelaku UMK memiliki peran krusial dalam perekonomian, dengan menyumbangkan hingga 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan implementasi pengaturan regulasi kewajiban sertifikasi halal bagi UMK khususnya di Kupang Nusa Tenggara Timur dan merumuskan tantangan pelaksanaan regulasi kewajiban sertifikasi halal bagi UMK di Kupang NTT untuk kemudian diberikan preksripsi dari permasalahan tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan socio-legal yang data primernya diambil melalui pengamatan/ observasi baik terlibat secara langsung maupun tidak. Hasil penelitian menunjukkan implementasi regulasi halal di Kupang NTT masih banyak kendala dan tantangan. Selanjutnya tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMK terkait pendapatan mereka yang minim dan tidak pasti, sehingga sulit bagi mereka untuk mengurus sertifikasi halal, kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi juga menghambat proses pengurusan sertifikasi halal secara online. Pelaku UMK masih memiliki keterbatasan dalam fasilitas, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat produksi yang halal. Mereka juga belum memiliki dokumen-dokumen legal yang diperlukan dan pola pikir atau mindset bahwa kewajiban sertifikasi halal hanya berlaku untuk usaha dengan pendapatan besar, sehingga tidak melihatnya sebagai suatu kebutuhan yang mendesak.
Objective: ASEAN is a single market and production base, where unity occurs free flow of goods, services, capital, investment and production, as well as the elimination of tariffs for trade between ASEAN countries are the reality that is not subject to bargain ASEAN countries especially Indonesia. ASEAN goods in the free trade raise concerns in the Muslim community in Indonesia and other ASEAN countries regarding the halal state of products from abroad. They need to be certified using standars terms, labels and registration procedures. Methods: This current research applies a normative juridical method that includes investigation of positive law inventory, research on legal principles and in-concreto law research, systematic research of the law, research of legal history and comparison of law. The data used in this research is secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The nature of this research is analytical descriptive, i.e., making a systematic empirical analysis about facts. including describing rules and policies Conclusion: This descriptive and analytical research explores the halal certification system with a single application in which employers (registrars) can register for halal certification in the country of origin to obtain halal certification in ASEAN and selected countries with their respective halal logos. Furthermore, it should involve catalysts such as the Regional Council of Halal Accreditation for ASEAN countries which requested listing.