A policy of allowing public hospitals to provide some better quality, higher priced hospital beds for those able to pay was introduced as government policy in Indonesia after 1993. A study was conducted in 1998 in three public hospitals in East Java to investigate if the policy objective of cost-recovery was being achieved. Hospital revenue from these commercial beds was less than both the recurrent and total costs of providing them in all three hospitals, but exceeded recurrent costs minus staff salaries in two hospitals. One reason for the low cost-recovery ratios was that between 55% and 66% of the revenue was used as staff incentives, mostly to doctors. This was more than the maximum of 40% stipulated in the policy. The high proportions of total revenue going to staff were a result of hospital management having set bed fees too low. The policy may be contributing to the retention of doctors within public sector employment; however, it is not achieving its stated objective, especially over the longer term where full recovery of salaries and investment costs needs to be considered. Public hospitals that wish to invest in commercial beds need effective management and accounting systems so as to be able to monitor and control costs and set fees at levels that recoup the costs incurred. Further research is required to determine if this form of public–private mix has negative effects on equity and access for poorer patients.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law maupun common law, serta untuk mengetahui prospek pengaturannya dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedomanan pada data sekunder, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law (Belanda) diatur dalam suatu undang-undang, sedangkan dalam sistem hukum common law lebih banyak berkembang dalam putusan-putusan pengadilan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakter masing-masing sistem hukum yang dipakai. Di masa mendatang, doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian perlu diatur dalam hukum perjanjian Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yang sumber hukum utamanya adalah undang-undang, serta karena pada dasarnya sistem hukum civil law tidak mengenal asas stare decisis et quita non movera walaupun dalam praktek pengadilan di Indonesia doktrin penyalahgunaan keadaan ini telah diakui dalam beberapa putusannya.
Regulations of transportation based applications still get a rejection, while the government as the regulator may concern to provide protection for public transport providers and consumers. This research method is the juridical normative with descriptive analytical specifications. The results showed that the regulations of the transportation-based application should pay attention to the interests of consumers, businessperson and the government. In addition, there are no regulation abaut ojek online causes the absence of legal certainty to the existence of ojek online. Legal protection of the consumer transportation based applications in some aspects have fulfilled this aspect of consumer protection, by remaining attentive to the rights of other consumers. IntisariPengaturan transportasi berbasis aplikasi masih saja mendapatkan penolakan, sementara pemerintah selaku regulator berkepentingan untuk memberikan perlindungan bagi angkutan konvensional dan konsumen. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi deskriftif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan transportasi berbasis aplikasi harus memperhatikan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Selain itu, tidak diaturnya ojek online menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keberadaan ojek online. Perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi berbasis aplikasi dalam beberapa aspek telah memenuhi aspek perlindungan konsumen, dengan tetap memperhatikan hak-hak konsumen yang lainnya.
Latar Belakang: SOPK dikaitkan dengan risiko kesehatan mental jangka panjang seperti disfungsi seksual, gangguan kesehatan, gangguan mood, kecemasan, dan depresi. Kadar kortisol mempengaruhi fungsi endokrin lain dalam tubuh dan dapat mempengaruhi resistensi insulin dan anovulasi.Tujuan: Mengetahui tingkat stress, tingkat kecemasan dan kadar kortisol serum wanita dengan sindrom ovarium polikistik (SOPK)Metode: Penelitian deskriptif, metode sampel pusposive sampling dengan jumlah responden 30 wanita dengan sindrom ovarium polikistik di Yogyakarta. Instrumentasi menggunakan Kuesioner State Anxiety dan Trait Anxiety (STAI), Perceived Stress Scale-10 (PSS-10), dan Kadar kortisol serum dengan ELISA di LPPT UGM.Hasil dan Pembahasan: Seluruh responden mengalami kecemasan, sebesar 53% responden mengalami kecemasan berat, dan seluruh responden mengalami tingkat stress berat. Rerata kadar kortisol serum 124.98 mcg/dl.Kesimpulan: Faktor psikologis sebagai indikator psikologis yang perlu dicegah atau dikelola saat merawat SOPK. Kombinasi terapi fisik dan psikoterapi atau mindfulness diperlukan untuk efektivitas terapi yang optimal.