Corporate social responsibility (CSR) is the company’s contribution to sustainable development. In Indonesia, CSR is generally implemented by large companies in the form of limited liability companies (LLCs) and state-owned enterprises (SOEs). Regulations do not accommodate other forms of companies, such as cooperatives, to perform such social responsibility, which in terms of cooperatives is known as cooperative social responsibility (CoopSR). Instead, the cooperatives are only viewed as the implementing object by the LLCs and SOEs, while not encouraged to perform their social and environmental responsibilities. This article uses a legal dogmatic analysis research method, with the aim to analyze and assess the prevailing regulations concerning CSR and cooperatives. The study shows that, in Indonesia, there are no comprehensive regulations on CSR, but they are spread across various regulations incompletely based on the type of business entity. In the Indonesian Cooperative Law, there is no provision concerning cooperative values and principles on concern for the community, therefore cooperatives are not encouraged to implement CoopSR. To implement CoopSR, the legal and policy strategy needed is through the amendment to the Indonesian Cooperative Law, including CoopSR in the cooperatives’ articles of association and by-laws, and discussing and agreeing to its implementation at the meeting of cooperatives’ members.

Cash waqf is an innovative instrument of waqf aiming to create social welfare. It is expected that cash waqf enables extensive public participation to support social welfare. However, in reality, cash waqf management in Indonesia has not yet resulted optimal benefit. Based on the Law Number 41 of 2004 on Waqf, three institutions carry out cash waqf management. They are the Indonesian Waqf Board as the collector and the developer, Nazhir as the manager, and the Islamic Financial Institution as the collector. The three institutions make the cash waqf management and development ineffective and not optimal. Based on the data from the Indonesian Waqf Board, of the total potential cash waqf IDR180 Trillion, only IDR400 billion was realized. This study is a normative juridical legal study employing descriptive method. The results reveal that the role of the Islamic Financial Institution, Islamic bank, as collector can actually be expanded. Thus, it covers the management and distribution roles like a Waqf Bank in Bangladesh, the Social Islami Bank Ltd. (formerly known as Social Investment Bank Ltd). Islamic bank has capability and professionalism of management and distribution of funds generated from the cash waqf.

Koperasi merupakan salah satu bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.Dewasa ini, koperasi mengalami beberapa permasalahan, salah satunya terkait modal koperasi yang terbatas dalam mengembangkan usahanya. Guna mengatasi masalah tersebut, koperasi melakukan kerja samasalah satunya dengan perbankan dalam bentuk kredit.Pemberian pinjaman kredit dari perbankantersebut dalam pelaksanaannya dapat mengalami kedit macet, sehingga koperasi harus bertanggungjawab dan apabila harta koperasi tidak mencukupi maka pemilik koperasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab pemilik koperasi dalam hal terjadi kredit macet dapat sampai harta pribadinya, apabila harta koperasi sudah tidak mencukupi untuk membayar kredit. Namun terdapat ketidakjelasan siapa pemilik koperasi,anggota koperasi yang disebut sebagai pemilik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pemilik. Syarat kepemilikan ditinjau dari teori kepastian hukum terbagi ke dalam tiga bentuk yaitukewajiban atau tanggung jawab pemilik, hak-hak pemilik, dan bukti kepemilikan.

Digital assets in the broadest sense can be interpreted to cover all electronic assets including social media accounts. Nowadays, besides being used to interaction, social media accounts can also be utilized to gain income or material benefits. In addition, social media accounts are generally handled by influencers with abundant followers. One of the social media used by influencers on the internet is YouTube. The social media actors on YouTube are referred to as YouTubers or content creators. This research is a normative juridical legal research with the descriptive method of analysis. The result of the study shows that YouTube accounts as digital assets in practice can be used as assets in business activities. This is proven by the existence of a YouTuber or content creator who sells his account for charity or commercial purposes. In the future, YouTube accounts can potentially be a digital asset that can be used as a collateral object due to its economic value. Nevertheless, based on the property of law in Indonesia, YouTube social media accounts as a digital asset cannot be qualified as an asset yet, therefore a redefinition, a reconceptualization and a reform of the property of law are considered necessary.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah komitmen dari perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi CSR salah satunya dapat menjadi sarana dalam rangka memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dewasa ini, pelaksanaan CSR dalam rangka memajukan UMKM dilaksanakan secara masing-masing oleh perusahaan, Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sehingga tidak efektif dan efisien. Guna mewujudkan pelaksanaan CSR yang efektif dan efisien sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal, diperlukan sebuah konsep baru yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan CSR tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan terhadap hukum positif yang mengatur tentang CSR dan UMKM serta ditunjang dengan data lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan CSR dapat menggunakan konsep QuadrupleHelix, yaitu kolaborasi secara terpadu dan sistematis antara academica, goverment, business, dan civil society. Konsep QuadrupleHelix, dapat mengatasi kelemahan masing-masing pihak pelaksana CSR dengan keunggulan yang dimiliki oleh pihak lainnya, serta pelaksanaanya lebih terfokus kepada tujuan tertentu. Diperlukan payung hukum berupa peraturan perundang-undangan atau perjanjian kolaborasi di antara pelaku CSR dalam pelaksanaan CSR yang menggungkan konsep QuadrupleHelix.

The Optimization of Sharia Mutual Fund as an Investment Means to Promote Financial Inclusion in Indonesia