This study examined fraudulent financial reporting in the ministerial and governmental institutions in Indonesia. It adopted the hexagon theory that identified six elements (pressure, opportunity, rationalisation, capability, arrogance, and collusion) in determining whether these elements influence fraudulent financial reporting in the institutions. Content analysis was used on the financial statements of thirty-two ministerial and governmental institutions over three years from 2018 to 2020. This study shows that three out of the six elements, namely opportunity, arrogance, and collusion, significantly affect fraudulent financial reporting. The effects are positive, confirming the proposition of the hexagon theory. On the other hand, this study could not provide evidence on the effect of pressure, rationalisation, and capability on fraudulent financial reporting in the ministerial and governmental institutions. The findings in this study suggest the importance of a holistic application of the whistle-blowing and e-procurement systems in all governmental elements to deliver a transparent, accountable organisational performance for the stakeholders, especially society.

Digital assets in the broadest sense can be interpreted to cover all electronic assets including social media accounts. Nowadays, besides being used to interaction, social media accounts can also be utilized to gain income or material benefits. In addition, social media accounts are generally handled by influencers with abundant followers. One of the social media used by influencers on the internet is YouTube. The social media actors on YouTube are referred to as YouTubers or content creators. This research is a normative juridical legal research with the descriptive method of analysis. The result of the study shows that YouTube accounts as digital assets in practice can be used as assets in business activities. This is proven by the existence of a YouTuber or content creator who sells his account for charity or commercial purposes. In the future, YouTube accounts can potentially be a digital asset that can be used as a collateral object due to its economic value. Nevertheless, based on the property of law in Indonesia, YouTube social media accounts as a digital asset cannot be qualified as an asset yet, therefore a redefinition, a reconceptualization and a reform of the property of law are considered necessary.

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan perbankan merupakan salah satu kebijakan stimulus di sektor perbankan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi perbankan, restrukturisasi kredit/pembiayaan ini perlu dilakukan untuk menjaga kualitas aset dan mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai intermediary. Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diubah dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Dampak COVID-19, Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan untuk debitur yang terdampak COVID-19 sepanjangtetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan menerapkan manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan restrukturisasi kredit perbankan sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Analisa data dilakukan secara yuridis kualitatif. Berdasarkan POJK Stimulus Dampak COVID-19, terdapat beberapa kebijakan dalam restrukturisasi kredit /pembiayaan yaitu: kredit yang direstrukturisasi dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan bank; bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan sepanjang telah memenuhi prinsip kehati-hatian. Dalam pelaksanaannya, kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan ini memiliki implikasi hukum bagi bank yaitu: bank wajib menerapkan manajemen risiko antara lain memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terdampak COVID-19; melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan sampai dengan berakhirnya POJK Stimulus Dampak COVID-19; membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah restrukturisasi;mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi; serta melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.

This study analysed the impact of psychological and macroeconomic factors on share market returns and its volatility in the ASEAN countries. This study specifically analysed the impact of investors’ sentiment and inflation on the share market returns and its volatility in the ASEAN countries. This study analyses investors’ sentiment and inflation by using the Consumer Confidence Index and Consumer Price Index on share market returns indices. The data of this study is based on 117 set from four ASEAN countries over a 10 years period. This study uses the Johansen cointegration test to evaluate the long-run cointegrating relationship among investor sentiment, inflation and market returns using different data set of IHSG, BM, PSEI, and SET. This study tells us that the Johansen co-integration test for IHSG, BM, PSEI, and SET confirms the existence of a long-run equilibrium of Trace and Maximum Eigenvalues among variables. This study shows that there is a simultaneous influence on both investors’ sentiment and inflation on the share market returns volatility in the ASEAN countries. The results of this study show that investors’ sentiment and inflation significantly influence the movement of the share market returns which constantly drives the share market returns volatility. The findings in this study serve as a reference to investors and other interested parties in understanding the factors which are influencing the share market returns volatility. Moreover, this study assists investors in forecasting future of share prices so they can make right decisions which ultimately, would reduce the risk of loss.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip efisien, lancar, aman, dan andal serta mengetahui penerapan aspek kepastian hukum dalam penyelenggaraan dompet elektronik ditinjau dari PBI tentang Uang Elektronik, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI tentang Penyelengaraan Teknologi Finansial. Metodologi : Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji dan meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer berdasarkan PBI tentang Uang Elektronik. Temuan : Adanya PBI tentang Uang Elektronik, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial guna menciptakan kelancaran pada sistem pembayaran. Implementasi penyelenggaraan sistem pembayaran dompet elektronik telah memenuhi prinsip lancar, aman, efisien, dan andal sesuai dengan amanat dalam PBI tentang Uang Elektronik, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI tentang Penyelengaraan Teknologi Finansial. Penerapan aspek kepastian hukum pada penyelenggaraan dompet elektronik sudah terpenuhi dengan penyelesaian permasalahan  praktik penyelenggaraan dompet elektronik yang belum memiliki izin untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan merujuk pada PBI tentang Uang Elektronik yaitu kewajiban kerja sama dengan penyelenggaraan dompet elektronik yang memiliki izin uang elektronik dan memindahkan saldo pengguna dompet elektronik ke dompet elektronik yang telah memiliki izin uang elektronik dari Bank Indonesia. Kegunaan : Penelitian ini bermanfaat baik bagi regulator maupun konsumen dalam penyelenggaraan dompet elektronik dengan menerapkan prinsip lancar, aman, efisien, dan andal serta menerapkan aspek kepastian hukum. Kebaruan/Orisinalitas : Penerapan prinsip lancar, aman, efisien, dan andal serta aspek kepastian hukum akan tetap dapat terpenuhi dalam mengatasi permasalahan praktik penyelenggaraan dompet elektronik yang belum memiliki izin yaitu izin penyelenggaraan dompet elektronik yaitu dengan jalan keluar melakukan kerja sama dan pemindahan saldo pengguna dompet elektronik terhadap dompet elektronik yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia. Keywords: Teknologi Finansial, Dompet Elektronik, Uang Elektronik    

Salah satu unsur dalam analisa pemberian kredit atau pembiayaan baik yang disediakan oleh perbankan maupun perusahaan pembiayaan adalah ketersediaan agunan (collateral), khususnya jaminan kebendaan. Saham yang diperdagangkan di pasar modal melalui sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading system) merupakan surat berharga yang dapat dijadikan objek jaminan guna memperoleh kredit atau pembiayaan. Di sisi lain, penjaminan saham tanpa warkat tetap harus patuh pada prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principle) dan memperhatikan tujuan perdagangan di Bursa Efek. Permasalahan hukum yang hendak dikaji dan dianalisa dalam tulisan ini adalah pranata jaminan apa yang tepat bagi saham tanpa warkat (scripless) dilihat dari sisi kepentingan kreditur Bank dan sistem perdagangan di pasar modal? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa Gadai merupakan pranata jaminan yang tepat bagi saham tanpa warkat karena selain memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi perbankan sebagai kreditur juga mendukun terciptanya perdagangan yang teratur, wajar dan efisien. Penguasaan saham tanpa warkat sebagai objek gadai oleh kreditor sebagai syarat sah nya gadai dapat dipenuhi dengan mendudukkan PT KSEI sebagai pihak ketiga yang disetujui untuk menguasai saham tanpa warkat dalam bentuk data elektronik.Kata kunci : scripless trading system- saham tanpa warkat- gadai saham