Di era Revolusi Industri 4.0 kinerja pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas meskipun berada pada pulau yang jauh dari ibukota negara menjadi tantangan bagi stakeholder pemerintahan. Hal ini terjadi dikarenakan pemerataan pembangunan dan kesuksesan pelayanan publik maka pemerintah perlu melakukan bebagai upaya penyediaan fasilitas pelayanan publik yang efektik dan efisien, termasuk memberikan pelayanan berbasis e-government. Artikel ini akan menganalisa dan mengulas dari aspek strategi pengembangan program yang melibatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan output pelayanan prima. Meski Realisasi pengembangan pelayanan berbasis e-government di Kabupaten Muna menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografis, ekonomi, teknologi, politik, maupun budaya, namun pelaksanaannya sangat ditunggu oleh masyarakat setempat. Selain itu pelayanan berbasis e-government merupakan tuntutan di era revolusi industri 4.0 saat ini.
23 April 2019 in Gorontalo Journal of Government and Political Studies
The strategy in preventing the circulation of narcotics is one of the forms of performance carried out by the National Narcotics Agency and in collaboration with various agencies from government agencies, non-governmental organizations as well as the public in preventing drug trafficking in the city of Makassar which has experienced very high rates of drug trafficking. high. resulting in a large number of drug users mainly in the community. This type of research is qualitative. Data is collected through observation and documentation and interviews with informants. The results of this study indicate that the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics in the city of Makassar, from several strategic indicators namely Suplay Reduction, Demand Reduction and Harm Reduction has been carried out in accordance with the P4GN. The supporting factor in the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics is Presidential Instruction No. 12 of 2011 and support and cooperation from various agencies. While the inhibiting factor is the availability of human resources, budget and supporting tools. Strategi dalam mencegah peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan bekerja sama dengan berbagai instansi baik dari instansi pemerintah, non pemerintah dan juga kalangan masyarakat dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar yang selama ini mengalami tingkat laju peredaran narkotika yang sangat tinggi. sehingga mengakibatkan banyaknya pengguna narkotika utamanya pada kalangan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi serta wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota makassar, dari beberapa indikator strategi yaitu Suplay Reductiont, Demand Reduction dan Harm Reduction sudah dilaksanakan sesuai dengan P4GN. Faktor pendukung dalam Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika adalah Instruksi Presiden No. 12 tahun 2011 serta dukungan dan kerja sama dari berbagai instansi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan alat pendukung.
27 December 2017 in Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Artikel ini bertujuan untuk menguraikan eksistensi Adat di Indonesia yang saat ini terdapat pergeseran praktik sosial. Hal ini diperkuat pasang surutnya eksistensi Adat baik dalam memberikan kontribusinya di ranah politik pemerintahan hingga pengaruhnya di masyarakat. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan studi literatur, wawancara, dan observasi. Dengan memanfaatkan data dari berbagai dokumen, literatur serta tulisan-tulisan sebelumnya untuk dianalisa serta dideskripfsikan dengan mengaitkan beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Alhasil eksistensi adat dalam bingkai demokrasi di Indonesia merupakan simbolisasi yang seringkali dimanfaatkan demi kepentingan para elit dalam ranah tertentu. Seperti pada saat pemilihan, pengambilan keputusan terkait tanah Adat dan hukum adat.