Di era Revolusi Industri 4.0 kinerja pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas meskipun berada pada pulau yang jauh dari ibukota negara menjadi tantangan bagi stakeholder pemerintahan. Hal ini terjadi dikarenakan pemerataan pembangunan dan kesuksesan pelayanan publik maka pemerintah perlu melakukan bebagai upaya penyediaan fasilitas pelayanan publik yang efektik dan efisien, termasuk memberikan pelayanan berbasis e-government. Artikel ini akan menganalisa dan mengulas dari aspek strategi pengembangan program yang melibatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan output pelayanan prima. Meski Realisasi pengembangan pelayanan berbasis e-government di Kabupaten Muna menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografis, ekonomi, teknologi, politik, maupun budaya, namun pelaksanaannya sangat ditunggu oleh masyarakat setempat. Selain itu pelayanan berbasis e-government merupakan tuntutan di era revolusi industri 4.0 saat ini.
Edukasi politik kepada siswa-siswa di SMK Negeri 1 Bulukumba merupakan instrumen penting untuk membantu memperkenalkan politik sejak di bangku sekolah. Kegiatan yang biasa dilakukan berupa sosialisasi tentang pemilu, pemilukada, dan pendidikan politik bagi siswa. Kegiatan ini bermaksud memberikan trasnfer pengetahuan dan pemantik semangat siswa sebagai pemilih pemula untuk turut berpartisipasi aktif dalam pemilu maupun pemilukada yang akan datang. Tetapi, permasalahan yang dihadapi oleh siswa SMK Negeri 1 Bulukumba yang telah memiliki hak suara, diantaranya: (1) Masih terdapat siswa yang tabu memahami politik sehingga apatis berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, ketidaktahuan terhadap informasi-informasi pemilu dan politik juga salah satu penyebab sikap golput mereka; (2) Terdapat siswa yang senang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, tetapi sikap fanatik terhadap salah satu pilihan politiknya sering membuat perseteruan hingga menyebarkan ujaran kebencian dengan pendukung kandidat lainnya di media sosial; (3) Terdapat siswa yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan money politic; (4) Terdapat siswa yang belum mengetahui cara penggunaan media sosial dengan bijak, sehingga banyak yang menjadi pelaku penyebar berita hoax. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini ingin mencapai: (1) Peningkatan pemahaman siswa dalam Demokrasi Digital, dan UU ITE dalam menggunakan Teknologi/media sosial; (2) Peningkatan minat literasi Politik siswa (Mengurangi golput, mencegah Hoax, peduli pemerintahan daerah); (3) Perbaikan tata nilai dan karakter siswa (sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan
This library research aims to: 1) explore the ethical aspects of the environment in climate change events, 2) map the moral values and philosophy of religion in climate change actions, 3) integrate the ethical, moral and philosophical aspects of religion by presenting new knowledge in sustainability actions. In this study, there are three concepts of environmental ethics, namely, the anthropocentric view, ecocentrism view, and religious, moral view. The anthropocentric view makes humans own and control natural resources exploitatively. The ecocentrism view places humans and the universe connected in a web of life. Moral religion sees problems born from human consciousness caused by sin and holiness. The way to solve the problems is to follow the “middle way,” which advocates simplicity in consumption and the fulfillment of basic human needs. This approach builds a new order by combining the application of technology, law, and global ethics from an anthropocentric perspective—the ecocentrism view with everything having an intrinsic value. For example, the practice of intelligence and meditation uses religious, moral values for sustainable actions. Such as with the experience of various Islamic religion-based organizations in Indonesia.
Protecting Indonesian migrant workers (IMWs) in Malaysia is a matter of great significance due to Indonesia's status as one of the primary source countries for migrant workers to Malaysia. Consequently, it necessitates the implementation of comprehensive governance measures by both nations. This paper aims to analyze the joint endeavors and collaborative frameworks established between governments of Indonesia and Malaysia. Additionally, it seeks to identify the network of policies and innovations enacted in both countries related to the protection and regulation of migrant workers. This research was enhanced through the utilization of NVivo qualitative analysis software. This article shows that efforts to protect IMWs in Malaysia involve many government institutions in both countries, especially at ministerial and departmental levels. The policies established between the two countries are also able to support the success of migrant protection, especially with the agreement between the two countries in the form of signing a Memorandum of Understanding (MoU). This MoU gave birth to innovation in digital-based migrant worker protection services, namely a "one channel system" as the only official mechanism for recruiting workers. However, at the implementation stage, this innovation has not gone well and necessitated a sincere effort from both countries in implementing it, especially Malaysia as the destination country. Keywords: Indonesian Migrant Workers, Policy Network, Innovation, Governance