Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi persoalan bagi beberapa kalangan, yakni aktivis, kelompok prodemokrasi, akademisi dan mahasiswa. UU ITE secara khusus mengatur hukum digital di Indonesia. Penelitian ini akan menjawab bagaimana kelompok masyarakat sipil menuntut revisi UU ITE sejak tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dari berbagai media massa, jurnal penelitian ilmiah, dataset v-dem dan laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat seperti SAFEnet. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa UU ITE tidak menyelesaikan konflik yang terjadi di ranah online, namun menambah konflik yang sudah ada, terbukti dengan adanya politik virtual dan represi digital. Gerakan masyarakat sipil yang menuntut revisi UU ITE berdampak positif bagi demokrasi. Sementara itu, pemerintahan yang mengesahkan UU ITE menunjukkan kecenderungan stagnasi dan penurunan demokrasi karena menunjukkan buruknya penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi fundraising yang dilakukan oleh Save The Children Indonesia meliputi strategi dialogue fundraising, strategi corporate fundraising, strategi multichannel fundraising, strategi retention and development donor. Strategi fundraising ini sebagai salah satu upaya Save The Children Indonesia untuk mendapatkan sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas dan program kegiatannya, melalui strategi fundraising ini Save The Children Indonesia dapat mengurangi ketergantungan dengan lembaga donor utama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan teknik studi kasus. Teknik pengumpulan data ialah wawancara mendalam, observasi nonpartisipasi, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisis dan pengolahan data ialah reduksi data, penyajian data (display data), dan verifikasi data. Penelitian ini melibatkan sembilan informan, yang terdiri dari, pengurus dalam unit divisi fundraising, fundraiser, donatur individu dan penerima donasi. Penentuan informan dilakukan berdasarkan tujuan penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan strategi fundraising yang dilakukan oleh Save The Children Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan strategi dialogue fundraising yang dilakukan oleh Save The Children Indonesia ini melalui proses tatap muka dari donor potensial. Penerapan strategi corporate fundraising menggunakan pendekatan kemitraan internasional dan lokal. Penerapan strategi multichannel fundraising mengumpulkan dana melalui berbagai saluran, melalui telefeundraising, online fundraising, crowdfunding dan community fundraising. Untuk penerapan strategi retension and development donor dalam mempertahankan kepercayaan para donaturnya melalui pelayanan yang diberikan ialah kepemilikan legalitas, kemudahan mendapatkan pelayanan informasi, kemudahan pembayaran, laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, dan giving thanks. Namun, dalam strategi fundraising yang dilakukan oleh Save The Children Indonesia ternyata masih belum optimalnya sosialisasi Save The Children Indonesia kepada masyarakat dan belum adanya kerjasama dengan perusahaan lokal. Dengan demikian, peneliti menyarankan program Corporate Fundraising as a Fundraising Strategy: “Save a Child, Galang Dana Pembuatan Rumah Pintar Untuk Anak Jalanan”.

ABSTRAK Isu terkait dengan partisipasi perempuan dalam pemilu banyak terkait dengan pertanyaan apakah sistem pemilu sudah menerapkan struktur kesempatan. Walaupun Indonesia sudah mempunyai desain pemilu untuk meningkatkan partisipasi perempuan, seperti kewajiban 30 persen sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat partisipasi politik perempuan yang rendah. Konflik gender, motivasi dan sistem patrhiarkhi dianggap sebagai penghalang partisipasi perempuan menjadi pengawas pemilu. Sebagian kalangan masih memiliki sikap tidak mempercayai ruang-ruang pekerjaan yang berisiko pada keselamatan, intimidasi, diserahkan kepada perempuan dalam pengawasan pemilu.

Purpose: Agrarian conflict is the outcome of the land policy that includes problems in land administration and land use. This research aims to analyse the agrarian conflict phenomenon as one of the contemporary social problems in Indonesia by referring to the aspects of agrarian conflict causes, agrarian conflict as a social problem, and impacts and resolutions of agrarian conflict. Methodology: This research adopted a descriptive qualitative method. The data were collected by studying literature and previous research. Causes of agrarian conflict included agrarian reform policy that was still blocked by the disorganised land administration, corruption issue, and land control of some groups. Main Findings: That condition shoved various moves to generate resistance, notably people who suffered from the poor agrarian reform policy that resulted in agrarian conflict. The agrarian conflict occurred in several sectors such as plantation, property, infrastructure, agriculture, forestry, marine, and mining. In each sector, agrarian conflict was caused by distinct factors. Agrarian conflict is classified as a social problem since it is undergone by many people; it is an unpleasant situation, and it is a condition demanding a resolution that must be done through collective social action. Impacts of agrarian conflict involved casualties, criminalisation, and job losses, which were suffered by people as the victims of the conflict. Efforts to resolve agrarian conflict generally adopt litigation and non-litigation approaches. The litigation approach is performed in court, while a non-litigation approach is carried out via negotiation, mediation, repressive approach, and community-based approach through the empowerment of local people. Implications: In resolving agrarian conflicts, it is recommended to adopt a non-litigation approach to achieve conflict resolution as a win-win solution and prioritise the parties’ concerns involved in the conflict. One of the non-litigation approaches is known as community-based conflict resolution. Novelty/Originality of this study: The current study is unique as it contributes to the literature by highlighting the conflict and problems aroused in the agrarian society and reforms developed against them. It will also shed light on the agrarian conflict phenomenon as one of the contemporary social problems in Indonesia.

ABSTRAK Community Service Activities (PPM) in Genteng Village, Sukasari Subdistrict, Sumedang Regency was initiated because the agrarian conflict had happened in that location. The conflict resolution were relatively slow due to the lack of understanding, knowledge and skills of the actors in conducting conflict resolution. In contrary, conflict resolution is clearly written inLaw Number 7 of 2012 about Managing of Social Conflict. In addition, the location of PPM also has a high potential for conflicts, especially conflicts in the useof natural resources. This must be anticipated by encouraging existing communities and local institutions to worktogether to prevent conflict and create a harmonious environment. The purpose of this PPM activity is to increase the knowledge, understanding and skills of target groups in conducting conflict resolution based on Law No. 7 of 2012 about Managing of Social Conflict, to increasethe knowledge, understanding and skills of target groups in conducting community-based conflict resolution and to encourage target groups to prevent conflicts andcan creat a harmony in the village. The target groups in this PPM activity are the farming community, village government and local institutions in the Genteng Village. The method of implementing PPM activities was conducted in several stages, such as the preparation phase, the assessment stage, the plan of treatment stage, and the activity implementation stage.

Pegawai merupakan asset sebuah organisasi dan berfungsi sebagai penggerak utama dari seluruh aktivitas sebuah organisasi. Tersedianya pegawai yang handal dan profesional di bidangnya merupakan kunci keberhasilan sebuah organisasi. Pihak organisasi harus menempatkan orang yang berkompeten pada posisi yang tepat. Dengan penempatan pegawai yang tetap yang didasari oleh proses seleksi yang efektif akan mengurangi permasalahan-permasalahan organisasi yang muncul kedepannya. Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan proses seleksi, dan penempatan pegawai pada Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Kota Bandung adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini menganalisa tentang bagaimana proses seleksi, dan penempatan pekerja sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Kota Bandung untuk mendapatkan calon pegawai. Hasil penelitian menemukan bahwa proses seleksi dilimpahkan secara penuh kepada pihak ketiga dalam merekrut pegawai di PUSKESOS, sehingga peran organisasi ini pun yang notabene lebih tau akan kebutuhan organisasinya bersifat minoritas. Penggunaan alat skrining kurang efektif karena menggunakan metode sistem gugur, sehingga tidak semua kandidat mempunyai kesempatan yang sama dalam rangkaian proses seleksi ini.