The development of inclusive governance is both a challenge and a necessity in Indonesia, a country marked by immense cultural, religious, and ethnic diversity. This article analyzes the application of postmodern philosophical principles, such as pluralism and deconstruction, in fostering more inclusive governance. Using a qualitative approach and literature review, the study explores how decentralization and bureaucratic reform in Indonesia can adopt postmodern values to enhance representation and public participation. The findings indicate that while these principles are relevant, their implementation faces obstacles, including social inequality, limited infrastructure, and centralized policy dominance. Thus, strengthening local government capacities, systematic monitoring, and equitable resource distribution are essential for the successful adoption of postmodernism-based inclusive governance in Indonesia. This article aims to contribute theoretically and practically to the development of public policies adaptive to societal diversity. ABSTRAKPembangunan pemerintahan inklusif menjadi tantangan sekaligus kebutuhan di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan etnis yang sangat tinggi. Artikel ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip filsafat postmodern, seperti pluralisme dan dekonstruksi, dalam membangun pemerintahan yang lebih inklusif. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, artikel ini mengeksplorasi bagaimana desentralisasi dan reformasi birokrasi di Indonesia dapat mengadopsi nilai-nilai postmodern untuk meningkatkan keterwakilan dan partisipasi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini, meskipun relevan, masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan sosial, keterbatasan infrastruktur, dan dominasi kebijakan terpusat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengawasan yang sistematis, serta dukungan sumber daya yang lebih merata untuk memastikan keberhasilan implementasi pemerintahan inklusif berbasis postmodernisme di Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan publik yang adaptif terhadap keberagaman masyarakat.

Historical education transcends the mere acquisition of facts, aiming instead to uncover the value and significance of historical events. This shift from passive memorization to an engaged synthesis of past, present, and future highlights the critical role of analytical thinking in historical understanding. The primary concern addressed in this study is the deficiency in students' critical thinking abilities, which significantly hampers their comprehension of historical events. To address this issue, the research employs a literature review methodology to explore the pivotal role of critical thinking in history education and to develop a pedagogical strategy aimed at enhancing this skill. The result is the innovative DeepThink learning model, which is structured around a seven-step syntax designed to foster critical thinking: 1) Opening; 2) Apperception; 3) Teacher Explanation and Discussion; 4) Lighter Questions; 5) Questions Building and Argument Solutions; 6) Evaluation; and 7) Closing. This model operationalizes the six core indicators of critical thinking identified by Facione, tailored specifically to the unique demands of historical education. By embedding these universal indicators within the DeepThink model, the study ensures that they resonate with the inherent qualities of historical study. Consequently, students trained under this model are better equipped to teach history effectively as future educators.

Kawasan Mandeh adalah kawasan wisata yang sangat diminati oleh wisatawan baik itu wisatawan dalam maupun luar negeri. Salah satu nagari yang gencar dipromosikan yakni Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aie Mudiak Aie. Agar pariwisata di nagari ini dapat berkembang, maka diperlukan generasi muda yang dapat mengembangkan potensi pariwisata Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aie. Maka, perlu untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di nagari tersebut. Untuk itu, tim pengabdian LP2M Universitas Negeri Padang telah memberikan pelatihan literasi kepada anak-anak yang sudah bisa membaca dan menulis yang berusia antara 9-12 tahun. Dalam kegiatan tersebut, ditemukan bahwa anak perempuan cenderung lebih aktif bersuara dan tampil daripada anak laki-laki. Tim pengabdian berinisiatif memberikan reward kepada yang mendapatkan juara kelas dari rangking 1-3. Tujuan kegiatan ini (1) memberikan penguatan (Reinforcement) kepada anak-anak berliterasi lebih giat, (2) menjadikan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aie sebagai salah satu daerah di kawasan Mandeh menjadi kawasan wisata yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial. Hasil dari kegiatan ini adalah (1) dengan diberikannya reward adanya peningkatan motivasi dan kemampuan anak-anak untuk berliterasi, (2) meningkatkan rasa percaya diri anak untuk dapat memandu wisatawan yang berkunjung ke nagari mereka.

This study aims to analyse the presence of Mycobacterium tuberculosis (MTB) in the air and the physical conditions of the environment in relation to the incidence of tuberculosis (TB) in Lubuk Alung Sub-district, Padang Pariaman Regency. This research is an observational study with a case-control study design, with the data analysis focusing on the odds ratio (OR) value. The results revealed an OR value of 2.667, with a 95% confidence interval of 0.212-33.486. This suggests that home environments failing to meet health standards are associated with a threefold higher risk of TB compared with those meeting the requirements. The physical conditions of respondents’ home environments did not meet the necessary standards, as indicated by inadequate ventilation relative to floor area, insufficient home temperature, excessive humidity, inadequate occupancy density, and insufficient natural lighting due to limited sunlight penetration.