Slum areas are often seen in urban spatial policy gaps. The slum area becomes a dilemma, it portrays the unsuccessful management of a city area, on the other hand the reality of the city has the potential to become slum area tourism as an alternative attraction for tourism in urban areas. Efforts made by stakeholders in terms of city management tend to ignore slum areas as a city reality that has never touched a solution to the problem. Slum areas with social problems require real solutions. Through tourism in slum areas, residents innovate to represent and interpret their territory to find solutions for themselves. So far, studies on slum area tourism regarding how local residents represent and interpret their territory are still rare. Therefore, this study tries to look at the initiative to practice representation and interpretation of local residents in their area, and how stakeholders represent slum areas in their area through a qualitative study using a city tourism approach. Based on the results of data collection, a description of the situation of slum areas and their communities can practically represent themselve as the reality of the city and present themselve as part of the development of city tourism. By imaging the slum area, local people earn income from interacting with tourists who hope to get a complete experience of the city's tourist destinations they visit. On the other hand, local communities who are involved in the practice of representing slum area tourism indirectly criticize city management by displaying the contrast between slum area residents and tourists through digital media within the framework of local initiatives as a form of development participation.

Kawasan Kota Tua merupakan urban heritage di Jakarta yang sepatutnya memperoleh perhatian lebih dari pemerintah agar tidak mengalami kemunduran kota Melalui pembangunan inklusif yang memberi akses bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi pada kegiatan pariwisata kreatif diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam merevitalisasi kawasan ini. Penelitian ini bertujuan 1) memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kemunduran kota dan upaya revitalisasi di Kota Tua Jakarta; dan 2) mengetahui komunitas kreatif di Kota Tua yang merupakan bagian penting dari pembangunan inklusif kota Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik stakeholders mapping. Data primer diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara semi terstruktur dengan perwakilan Unit Pengelola Kawasan Kota Tua dan komunitas pada tahun 2022, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa revitalisasi Kota Tua masih menghadapi kompleksitas dari pemangku kepentingan yang menghambat proses kerjasama lintas sektoral sehingga membuat pengembangan potensi kreativitas kurang maksimal. Namun animo masyarakat untuk berkunjung memberi peluang bagi komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan pariwisata kreatif di kawasan Kota Tua Jakarta. Dukungan ini dapat menyelamatkan Kota Tua dari kemunduran kota, memaksimalkan potensi kreatif, dan menghidupkan Kota Tua, sehingga memberi pengalaman berwisata yang lebih intens bagi pengunjung sesuai dengan konsep pariwisata kreatif.

This article introduces a conceptual model aimed at nurturing the creative economy within waterfront cities, spotlighting Palembang and Surabaya in Indonesia as case studies. The model seeks to uncover underlying trends that fortify creative economic endeavors in these localities, presenting them within a conceptual framework diagram. The research underscores the significance of establishing a conceptual model for optimal practices in creative economy development, specifically tailored to fortify the waterfront areas of Palembang and Surabaya. This study utilized qualitative methods in a sequential approach to assess current field conditions, develop a conceptual model, and integrate diverse data sources, including literature, focus group discussions, and in-depth interviews. The article explores the crucial contributions of various stakeholders ? academia, businesses, communities, government, and media ? in driving the growth of the creative economy within waterfront cities. It also emphasizes essential dimensions such as human resources, technology, geography, policy, and sustainability as pivotal factors in strengthening programs that foster the creative economy in waterfront city areas in Indonesia.

Keamanan maritim merupakan salah satu isu keamanan yang menonjol dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus mampu mengakomodasi kepentingan internasional sehingga keamanan dan keselamatan di laut yang menjadi tuntutan masyarakat internasional dapat terpenuhi. Kepentingan nasional Indonesia sebagai negara maritim harus diturunkan menjadi kebijakan dan strategi maritim, dalam hal ini yaitu terkait dengan tata kelola penyelenggaraan keamanan laut. Saat ini, tata kelola keamanan laut di Indonesia masih menerapkan konsep multiagency single task yang masih berjalan secara parsial berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi terkait, termasuk Bakamla di dalamnya. Dalam skala Nasional, Bakamla dibentuk untuk mewujudkan harmonisasi dan sinergitas dalam komunikasi antar pemangku kepentingan di laut dalam upaya penegakan hukum di laut secara ideal dan holistik. Pertanyaanya, “apakah konsep dan sistem tata Kelola penyelenggaraan keamanan maritim saat ini telah berjalan dengan baik?”. Lalu, “bagaimana kosep tata Kelola penyelenggaraan keamanan maritim yang ideal dan mampu mewujudkan gagasan dan visi Pemerintah Indonesia di bidang kemaritiman secara keseluruhan?” Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tinjauan literatur akan dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pembahasan penting dalam penelitian ini. Studi komparatif akan digunakan untuk menemukan solusi dalam upaya memecahkan masalah penelitian. Analisis SWOT juga akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor- faktor dan strategi, memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman, dalam upaya menghasilkan transformasi tata Kelola penyelenggaraan keamanan laut Indonesia yang lebih baik Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konsep tata Kelola penyelenggaraan keamanan maritim Indonesia yang ideal dan holistik melalui perspektif Bakamla yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan konsep strategis yang bersifat adaptif dalam menghadapi potensi ancaman dan permasalahan di laut yang bersifat dinamis dan sulit untuk diprediksi. Transformasi konsep tata kelola keamanan maritim di Indonesia dihadapkan dengan aktivitas nasional yang holistic dan memerlukan pendekatan berpikir sistem triple helix dan penerapan konsep single agency multitask. Hasil dari paradigma sistem ini meliputi tata kelola keamanan maritim dan strategi pengelolaan wilayah yurisdiksi dan wilayah perairan Indonesia yang berbasis kesadaran wilayah maritim atau Maritime Domain Awareness (MDA) meliputi Indonesian Maritime Information Center (IMIC), Alur Pelayaran Tol Laut (APTL), Seabed Sonar Surveillance (S3), dan Electronic Maritime Law Enforcement (EMLE).

The green economy is an economic approach that emphasizes sustainable growth through environmentally friendly program strategies. Bukit Peramun tourist village in Belitung is a prime example of a green economy initiative in the tourism sector, positively impacting local community's economy through its management practices. This research aims to explore how the implementation of green economy strategies has the potential to enhance the welfare and empowerment of the community in developing their area as a tourist attraction. Employing a qualitative method, this study gathers data through secondary sources, observations, and interviews with local tourism offices, marketing departments, and creative economy stakeholders. The findings indicate that Bukit Peramun has emerged as a source of new economic opportunities, with its management effectively utilizing the green economy concept to promote community empowerment as active participant in development. The emphasis on local wisdom serves as a compelling draw for tourists interested in cultural experiences, fostering a sense of pride among residents and creating economic opportunities tied to the village's unique offerings. Furthermore, supports from collaborative networks with policymakers facilitates access to essential services, enhancing the development of Bukit Peramun as it operates within the green economy framework.