Maria Novita Apriyani

Maria Novita Apriyani

Auto-generated profile, based on publicly available information

Maria Novita Apriyani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Research Focus & Metrics

Academic Career Length

6Years (2021-Present)

(Calculated once Scilit publication data is synced: current year − year of first publication + 1)

Representative Publications

View All Publications
31 July 2023 in CREPIDO
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
MAMaria Novita Apriyani
Maria Novita Apriyani
MSMiko Aditiya Suharto
Miko Aditiya Suharto
WWWaluyo Waluyo
Waluyo Waluyo
Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri berbanding terbalik dengan aset yang berhasil dikembalikan ke Indonesia. UU Ekstradisi Indonesia dan UU Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana milik Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga perlu adanya solusi permasalahan Ekstradisi dan MLA yang dihadapi Indonesia. Jenis artikel ilmiah ini termasuk kategori socio-legal research. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan statute approach, conceptual approach dan case approach yang sesuai dengan topik permasalahan. Teknik pengumpulan data pada penulisan ini adalah studi lapang mengambil data melalui interview ke Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM.

31 August 2022 in Jurnal Dedikasi Hukum
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
MSMiko Aditiya Suharto
Miko Aditiya Suharto
MAMaria Novita Apriyani
Maria Novita Apriyani
ESEristya Maya Safitri
Eristya Maya Safitri
Pandemi Covid-19 menyebabkan pergeseran aktifitas  manusia ke arah digitalisasi. UU ITE digunakan sebagai kontrol untuk memberikan kewajiban dan memberikan hak dari tiap-tiap Individu yang menggunakan Internet di Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai pengguna Internet yang awam terkadang belum paham betul aturan-aturan yang telah diatur pada UU ITE ini sehingga pada saat menggunakan Internet secara tidak sengaja Masyarakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran atau bahkan beberapa oknum sengaja menggunakan teknologi Internet ini secara melawan hukum. Tujuan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi terhadap remaja-remaja Indonesia yang merupakan agen perubahan tentang penggunaan internet dengan baik dan benar khususnya di Desa Miru Kabupaten Lamongan. Pengabdian ini bertujuan agar nantinya para remaja ini dapat menggunakan internet dengan aman dan tidak ada indikasi melawan hukum. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu sosialisasi dan pendampingan pembuatan blog. Edukasi penggunaan internet yang sehat dan aman dapat dilakukan dengan memanfaatkan blog berbasis Internet of Things. Blog ini nantinya akan menjadi media dalam penyebaran informasi internet sehat dan informasi lainnya seputar hukum siber di Indonesia sehingga para pengunjung dari blog tersebut dapat teredukasi dan wawasan mengenai cara penggunaan internet yang baik dan tidak melawan hukum bertambah. Increasing Awareness of Healthy Internet Using Internet of Things-Based Blog for Youth in Miru Village-Lamongan Regency The Covid-19 pandemic has caused a shift in human activity towards digitalization. The ITE Law is used as a control to provide obligations and give rights to each individual who uses the Internet in Indonesia. Indonesian people as ordinary Internet users sometimes do not understand the rules that have been regulated in the ITE Law so when they use the Internet they accidentally commit violations or even some people intentionally use this Internet technology against the law. The purpose of this service is to increase awareness and education of Indonesian teenagers who are agents of change about using the internet properly and correctly, especially in Miru Village, Lamongan Regency. This service is intended so that later these teenagers can use the internet safely and there is no indication that they are against the law. The method used in this service is socialization and mentoring for blog creation. Education on healthy and safe internet usage can be done by utilizing Internet of Things-based blogs. This blog will later become a medium for disseminating healthy internet information and other information about cyber law in Indonesia so that visitors from the blog can be educated and gain insight into how to use the internet properly and not against the law.

28 November 2024 in Jurnal Hukum Lex Generalis
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
MPMei Hua Pradita
Mei Hua Pradita
MAMaria Novita Apriyani
Maria Novita Apriyani
Hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak korban tindak pidana. Metode yang digunakan dalam mengkaji data yaitu secara yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan mekanisme pemenuhan restitusi terhadap anak penyandang tunagrahita di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan bentuk-bentuk hak restitusi yang berhak diterima oleh anak penyandang tunagrahita korban tindak pidana kekerasan seksual. Mekanisme pemenuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

14 May 2023
Verified
Conference Paper
Open access
PDF file
MSMiko Aditiya Suharto
Miko Aditiya Suharto
MAMaria Novita Apriyani
Maria Novita Apriyani
WAWaluyo
Waluyo
The handling of transnational crimes, namely corruption, requires the support of cooperation with other countries, both informally and formally between countries. The regulation of asset return is stated in the Opening of the United Nations Convention Against Corruption in 2003. Assets resulting from corruption crimes by perpetrators are mostly taken abroad and recovery in Indonesia faces challenges and obstacles. One of the factors that become an obstacle in the process of returning assets resulting from corruption transnationally is related to the return of assets when the requesting country and the requested country do not have bilateral agreements such as extradition and Mutual Legal Assistance. The problems that will be raised in this study are (1) how is the implementation of requests for mutual legal assistance in criminal matters (MLA) for perpetrators of corruption? (2) what are the obstacles and challenges in the process of mutual legal assistance in criminal matters (MLA) in prosecuting perpetrators of criminal acts of corruption in Indonesia? The writing of this legal article belongs to the category of socio-legal research or empirical law. The research approach applied in writing this scientific article uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The data collection technique used in this paper is a field study taking data through interviews with the Directorate of Central Authority and International Law, Ministry of Law and Human Rights. The results obtained in this study are the renewal of the extradition law of the State of Indonesia is very important to do considering not only repatriating convicts but also adding regulations for the return of assets resulting from corruption abroad through Mutual Legal Assistance, regulation of assets of wealth convicts of corruption as a preventive measure. and repressive measures to be frozen, confiscated, and repatriated to Indonesia from abroad.

19 April 2025 in Wajah Hukum
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
NPNadea Aulia Putri
Nadea Aulia Putri
MAMaria Novita Apriyani
Maria Novita Apriyani
The problem of deep fake porn in Indonesia is not a new problem considering that many cases have occurred in the wider community and technological developments cannot be stopped. Easy access in implementing deep fakes means that anyone can create or edit any type of video or photo using the face of someone they want, of course this is done without the consent of the owner of the face so that the perpetrators are obliged to be responsible for their actions. The research applies juridical methods- Normative uses statutory, case and conceptual approaches with descriptive methods to describe legal problems that occur. The aim of this research is to determine criminal liability carried out by perpetrators of sexual violence electronically using Artificial Intelligence (AI) technology. The research results show that specific legal regulations regarding Artificial Intelligence (AI) technology do not yet exist in Indonesia, but there are laws and regulations that can be used to enforce the law. The Pornography Law and the ITE Law have elements that are more comprehensive and clear than other laws and are expected to provide fair punishment for perpetrators. The existence of criminal liability can ensure that only individuals who are responsible for their actions are punished. People who cannot be held responsible for criminal acts of pornography, namely disabled people, those who are not yet adults, carry out office orders and statutory provisions.

31 December 2021 in Mulawarman Law Review
Verified
Journal Article
Open access
PDF file
AIAdam Ilyas
Adam Ilyas
MAMaria Novita Apriyani
Maria Novita Apriyani
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kriminalisasi pengguna jasa prostitusi online. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan kriminalisasi penggua jasa dan inkonsistensi hukum dalam penegakan dan penanggulangan prostitusi online. Pengguna jasa dalam praktek prostitusi online merupakan pihak yang terpenting karena telah menjadi prinsip dasar bahwa tidak akan ada penjual jika tidak ada pembelinya. Oleh karena itu, apabila pengguna jasa prostitusi online tidak segera dikriminalisasikan, maka pengguna prostitusi online akan tetap leluasa dan merasa aman melakukan praktek pelacuran yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial yang berdampak dalam bidang hak asasi manusia, social, agama, dan kesehatan karena prostitusi online merupakan perbuatan yang hina, immoral, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian diperlukan pembaharuan hukum pidana dengan mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi online demi menanggulangi permasalahan sosial serta terciptanya keadilan dan kepastian hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.