Jasa ekosistem merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Maraknya tuntutan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, kebutuhan terhadap informasi jasa ekosistem semakin meningkat sebagai bahan pertimbangan dalam berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan. Salah satu pemanfaatan informasi jasa ekosistem adalah untuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, serta perencanaan tata ruang. Menjawab kebutuhan tersebut, beberapa peneliti telah mengembangkan berbagai metode dalam menyediakan informasi jasa ekosistem. Metode yang seringkali digunakan adalah penyusunan peta jasa ekosistem menggunakan pendekatan yang diperoleh dari data tutupan lahan. Metode ini dinilai cukup efektif dan efisien dari sisi biaya dan waktu, khususnya untuk wilayah kajian di skala global, regional dan nasional, mengingat data tutupan lahan pada skala tersebut dapat diperoleh dengan mudah. Namun beberapa ahli berpendapat bahwa kekurangan dari metode tersebut adalah akurasi hasilnya belum mumpuni, tetapi dapat diatasi melalui kombinasi dari beberapa variabel yang dapat menjelaskan hubungan antara proses ekosistem dengan jasa yang dihasilkannya. Paper ini mengkaji pendapat para ahli tersebut, dan secara khusus membahas perbandingan hasil peta jasa ekosistem yang disusun melalui pertimbangan para ahli terhadap potensi jasa ekosistem pada tutupan lahan dan kombinasi antara tutupan lahan dan ekoregion. Pembobotan jasa ekosistem terhadap tutupan lahan dan ekoregion dilakukan melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan metode perhitungan pairwise comparison. Wilayah studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pulau Jawa, sedangkan jenis jasa ekosistem yang dianalisis adalah penyedia pangan. Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa nilai indeks jasa ekosistem yang dihasilkan dari kombinasi tutupan lahan dan ekoregion menghasilkan peta jasa ekosistem yang lebih akurat informasinya secara kualitatif.

Peatland stretches across approximately 8% of Indonesias land area. Peat fire disturbance, which affects the carbon dynamics of the ecosystem, will determine the countrys vision for a long-term strategy for low carbon development. While the impact of excessive draining on peatland fire is well-known to the scientific community, much less is known about peatland fire regimes in distinctive land management systems. We examined the effect of land use, land management, and climatic factors in peatland fires. The examination was performed at the Peat Hydrological Unit at Gaung?Batang Tuaka, Riau, Indonesia. We used a semi-automatic approach to determine the area of burned peatland and used a spatial analysis tool to analyze the spatio-temporal pattern of peatland fire in the region. Our results demonstrate an increasing trend of peatland fires between 2001 and 2020, with 33% of the burned peatland undergoing multiple fires. The bulk of the burned land was covered by either wet shrubs or estate crops, with the area of burned wet shrub-land cover was two times higher than the burned estate crop-land cover. Concerning peatland draining, this study found a positive correlation between draining intensity, as represented by canal density, and burned area in peatland forests. In managed and unmanaged land, canal density had no apparent correlation with the area of peatland burned; however, we found that the weighted area of burned peatland was, on average, seven times higher in the unmanaged area compared to the managed area. These findings urgently demand an increase in community participation in the utilization of unmanaged land and prompt execution of peatland rewetting in drained peat forests. While the government of Indonesia has developed a social forestry and agrarian reform scheme to enable the legal utilization of unproductive land in forest areas, we argue that greater impacts can only be achieved if environmental services incentive schemes escalate non-party actors participation.

Kualitas informasi geospasial pada peta dasar RBI, LPI, dan LLN merupakan informasi yang harus diketahui dan dinyatakan secara jelas untuk menjamin kualitas IG turunannya, yaitu peta tematik. Berdasarkan standar kualitas data geospasial ISO 19157:2013, terdapat 6 elemen kualitas data. Setiap elemen tersebut memiliki jenis dan ukuran kualitas masing-masing, sehingga informasi kualitas yang melibatkan keseluruhan elemen menjadi tidak sederhana. Dibutuhkan suatu pernyataan sederhana untuk menyatakan informasi kualitas yang mudah dipahami oleh pengguna peta. Penelitian ini mengembangkan metode untuk menyusun kelas kualitas peta dasar, dengan melakukan agregasi elemen kualitas pada setiap kategori unsur. Metode agregasi kualitas meliputi perhitungan tanpa bobot dan perhitungan dengan bobot. Pada perhitungan tanpa bobot, setiap elemen kualitas data dan kategori unsur memiliki tingkat kepentingan yang sama; sedangkan pada perhitungan dengan bobot, elemen kualitas data dan kategori unsur yang lebih penting memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan elemen kualitas data dan kategori unsur yang lainnya. Peta dasar hasil evaluasi kualitas (QE) memiliki informasi berupa kelas (antara A+, A, AB, B, BC, dan C) yang menunjukkan tingkat kualitas peta dasar. nilai kelas ini digunakan untuk memudahkan pengguna peta dalam memahami kulitas peta dasar. Kata kunci: kualitas data geospasial, kelas, peta dasar

Sustainable development is contingent upon the efficient management of land resources for resolving spatial challenges such as land-use conflicts and fragmentation. A land-suitability model offers a potential instrument for assessing land-use/land-cover (LULC) consistency with spatial plans. This study employed a data-driven probabilistic approach using a support vector machine (SVM) algorithm and error-correcting output codes (ECOCs) for incorporating 11 physical parameters to generate spatial grids that reflected land-suitability levels. The probabilistic outputs were derived by calibrating SVM decision values using Platt scaling within the ECOC framework, enabling a reliable estimation of class-wise landsuitability probabilities. The model achieved the highest probability value of 0.9952, with an average of 0.8251; this demonstrated its potential for assessing the consistency of land use/land cover with spatial plans. The model exhibited robust performance and substantial agreement between the predictions and actual data, with an overall accuracy of 88.56% and a kappa index of 0.873. Additionally, the study utilized a land-suitability model and non-weighted overlay relevance matrix to identify discrepancies in Bogor Regency’s spatial plan, quantifying the compliant and noncompliant land areas for each LULC class within specified spatial-plan zones. The evaluation revealed a significant misalignment, with 25–45% of agricultural land uses that included wetland and dryland agriculture, plantations, and inland fish farms being allocated within settlement zones; this indicated a mismatch between spatial plans and land suitability. These findings underscored the importance of evaluating and revising the spatial plan to enhance its alignment with land suitability.

Ecosystem Services (ES) study, which initially intended to capture externalities produced by economic activity, currently has been developed and expanded into numerous global frameworks. The multidimensional approach made the ES study applicable to a wide-ranging ecosystem, including peatland. While abundant research on spatial peatland ES has been carried out, only a fewest that attempted to use common drivers in deriving multiple ES. This study set out to value and map four peatland ES: provisioning, carbon regulating, water storage, and fire prevention services, using the common driver of land cover and peatland soil moisture. We exclusively apply the ES mapping concept to the status quo condition (2017), regional spatial planning (RTRW), and Indonesia’s Long Term Strategy (LTS) scenario for the peatland ecosystem unit of Gaung-Batang Tuaka KHG in Riau, Indonesia. Our results revealed provisioning services were at the highest to be produced under the RTRW scenario, particularly in the cultivation zone, with an additional USD 37.03 million in benefits for provisioning services compared to the status quo. However, the RTRW scenario failed to increase the carbon services, both in the ecological zones for cultivation and protection. For the Indonesia LTS scenario, immediate restoration using peat native commodity potentially add benefit from provisioning services amounted to USD 9.23 million while generating lower total emissions. However, spatially, negative carbon services were still dominating the study area in all three scenarios, which indicates ecosystem failure to regulate carbon. Omitting the peat subsidence factor, both RTRW and LTS scenarios are able to increase water storage services, while for the fire prevention services, changes in future rainfall due to climate change cause an increasing peatland burning area. While ecologically the LTS scenario performs the most optimum condition for both market and non-market benefit, the current system of valuing environmental benefits that neglects other essential ES beyond carbon is not aligned with the country's attempt to decarbonize the land sector.

Sistem pembagian dan penomoran lembar Peta Rupabumi Indonesia dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Terstruktur karena disusun berdasarkan suatu pola tertentu yang melibatkan peta dengan skala yang berbeda. Sistematis karena penyusunan lembar peta dan penomorannya disusun menggunakan suatu sistem dimana antar lembar peta disusun secara teratur dan saling berkaitan, baik pada lembar peta di skala yang sama maupun pada skala yang berbeda. Secara nasional sistem pembagian lembar peta dan penomoran lembar peta di Indonesia baru terstandar hingga skala 1:10.000. Paper ini akan menjelaskan sistem penomoran lembar Peta RBI, mulai dari skala kecil hingga menengah, dan menjelaskan usulan pembagian dan penomoran lembar peta untuk peta skala besar. Pembagian lembar peta RBI dari skala kecil hingga skala menengah mengikuti SNI Penyajian Peta Rupabumi, sedangkan untuk grid muka peta skala besar dilakukan dengan menyusun ukuran grid dan menyusun sistem penomoran lembar peta. Penyusunan grid muka peta dan penomorannya disusun secara runut dari skala 1:10.000 hingga 1:1.000. Pembagian grid 1:5000 hingga 1:1.000 dilakukan dengan membagi empat bagian dari skala diatasnya, sedangkan sistem penomoran disusun secara runtun dari skala 1:250.000 hingga 1:10.000 berkesesuaian dengan sistem penomoran lembar peta yang sudah ada, untuk penomoran grid di skala 1:5.000 hingga 1:1.000 searah jarum jam dari 1 hingga 4. Telah diperoleh sistem pembagian lembar peta skala besar mulai 1:5000, 1:2500, dan 1:1000 yang terstruktur dan sistem penomoran yang sistematis dari mulai skala kecil hingga skala besar.